BI sebut berakhirnya diskon tarif listrik pengaruhi inflasi di DIY

1 week ago 8

Diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA tidak lagi diberlakukan pada Maret sehingga tarif kembali normal

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat inflasi DIY pada Maret 2025 mencapai 1,25 persen secara bulanan, salah satunya dipengaruhi berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik dari pemerintah.

Kepala KPw BI DIY Ibrahim dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, menjelaskan inflasi terutama terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) seiring normalisasi tarif listrik pascaberakhirnya diskon dari PT PLN (Persero) selama Januari - Februari 2025.

"Diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA tidak lagi diberlakukan pada Maret, sehingga tarif kembali normal," ujar Ibrahim.

Ibrahim menyebut dampak normalisasi tarif listrik ini dirasakan oleh dua kelompok pelanggan.

Untuk pelanggan prabayar, pembelian token listrik pada Maret sudah tidak mendapatkan potongan harga.

Sementara bagi pelanggan pascabayar, tagihan pada Maret mencerminkan penggunaan Februari yang sebelumnya masih didiskon.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), secara tahunan inflasi DIY tercatat sebesar 0,52 persen (year on year/yoy). Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul mencatat inflasi bulanan masing-masing sebesar 1,29 persen dan 1,24 persen.

Selain dampak tarif listrik, inflasi Maret juga dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan serta komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit, yang meningkat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H.

Meski demikian, tekanan inflasi dari kelompok makanan tertahan oleh deflasi beberapa komoditas sayuran seperti buncis, tomat, dan kacang panjang.

Ibrahim optimistis inflasi DIY tetap terkendali dalam kisaran target nasional 2,5±1 persen pada 2025.

KPw BI DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan MRANTASI.

"Kami juga mendukung inisiasi pembentukan sistem logistik daerah oleh PT Taru Martani dan mendorong penguatan kerja sama antar daerah untuk menjamin kelancaran pasokan," ujarnya.

Read Entire Article