Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikhawatirkan masyarakat berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain tidak benar.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.
"Ada anggaran BGN sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terbukti dari anggaran Kemenkes dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh BGN," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Dadan menjelaskan, sama halnya dengan alokasi untuk pendidikan, BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Baca juga: Banggar DPR sebut anggaran MBG masuk pos pendidikan keputusan politik
"Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Maka, ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kemendikdasmen karena dari tahun ke tahun terus naik, tidak mengganggu Kemendiktisaintek juga karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik," ucap Dadan.
Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen," ujar Dadan Hindayana.
Baca juga: Anggota DPR: Narasi pisahkan MBG dan pendidikan adalah keliru
Baca juga: Guru Besar UMY: Anggaran MBG harus dibedakan dari pendidikan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
