Mataram (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menyebut platform digital Facebook masih menjadi kanal utama peredaran produk ilegal di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso mengatakan dari 296 tautan yang terindikasi memuat penjualan produk ilegal sepanjang tahun 2025, Facebook mendominasi dengan persentase mencapai 74,7 persen.
"Seluruh temuan itu telah kami laporkan ke Badan POM untuk diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital guna dilakukan tindakan penurunan konten atau takedown," ujar dia di Mataram, Rabu.
Yogi menegaskan upaya rekomendasi takedown yang dilakukan merupakan langkah preventif guna meminimalisir risiko kesehatan masyarakat akibat penggunaan produk yang belum terjamin keamanan, khasiat, dan mutu.
Baca juga: BPOM: Boraks dominasi temuan zat berbahaya pangan olahan di Lombok
Aktivitas penggunaan media sosial yang tinggi sebagai sarana jual beli menunjukkan bahwa fitur sosial-komersial yang mudah diakses menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara langsung tanpa pengawasan ketat.
Selain Facebook, BBPOM Mataram juga menemukan platform perdagangan elektronik lainnya seperti Shopee dan Tokopedia masing-masing menyumbang 15,5 persen dan 9,8 persen terhadap peredaran produk tidak memenuhi ketentuan.
"Kota Mataram menjadi pusat aktivitas penjualan daring dengan kontribusi sebesar 61 persen atau setara 184 tautan. Kemudian Kabupaten Lombok Timur ada 60 tautan, dan Lombok Barat 33 tautan, Lombok Tengah 18 tautan, dan Lombok Utara 1 tautan," papar Yogi.
Lebih lanjut ia menyampaikan kosmetik menjadi komoditas yang paling banyak ditemukan dengan 138 tautan atau sekitar 47 persen. Selain itu obat bahan alam tercatat sebanyak 67 tautan.
Baca juga: BBPOM Mataram telusuri sumber roti MBG berjamur di Lombok Barat
BBPOM Mataram menyoroti tingginya peredaran produk stamina pria yang mencapai sekitar 30 persen dari total komoditas yang diawasi di wilayah Pulau Lombok.
Mayoritas pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa peredaran produk tanpa izin edar dengan persentase mencapai 62 persen. Kondisi itu memperlihatkan secara gamblang masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan aspek legalitas serta keamanan produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Yogi menegaskan konsentrasi peredaran di wilayah perkotaan serta dominasi media sosial sebagai sarana distribusi membutuhkan langkah pengawasan yang lebih intensif.
"Kami terus mendorong peningkatan literasi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk yang telah memiliki izin edar resmi," ucapnya.
Baca juga: BBPOM Mataram temukan pangan mengandung boraks di Lombok
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
