Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Efektivitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Tahun 2023-2025.
Laporan lainnya yang diterima ialah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Semester I dan II Tahun 2024 hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rachmat Pambudy mengapresiasi BPK yang telah berperan aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan, khususnya melalui kegiatan pemeriksaan kinerja yang menghasilkan masukan dan rekomendasi nyata untuk penyempurnaan proses bisnis perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.
“Kementerian PPN/Bappenas telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen Pemeriksaan Kinerja Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun 2025 ini, salah satunya melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025–2029,” katanya saat menerima Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Senin.
Bappenas juga direkomendasikan untuk segera menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional terkait usulan revisi Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
Terkait pangan, lanjut Menteri PPN, saat ini sedang terjadi perubahan dalam strategi kebijakan, termasuk hubungannya dengan kelembagaan.
Dalam konteks perencanaan makro yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kata dia, akan menelaah kembali rekomendasi-rekomendasi tersebut agar dalam implementasinya dapat tersinkronisasi dengan kelembagaan lainnya.
Rachmat Pambudy menambahkan bahwa tujuan utama dari seluruh proses tersebut adalah memastikan perencanaan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan dengan pembangunan.
“Itulah tantangan yang harus kami selesaikan. Berbagai rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK ini, merupakan hasil kajian yang mendalam. Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan, karena ini juga menjadi upaya untuk memperkuat strategi ketahanan pangan kita agar lebih berkelanjutan,” ungkap dia.
BPK turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Bappenas terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Daniel Lumban menerangkan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan merupakan bagian dari kontribusi BPK dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya pencapaian swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Berdasarkan pemeriksaan ini, BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola.
"BPK juga mencatat berbagai inisiatif positif yang telah dilakukan, antara lain pengembangan fitur perencanaan RPJMN melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) RPJMN serta dukungan teknologi informasi melalui sistem Integrated Digital Monitoring for Agriculture and Irrigation (IDMAI)," ujar Daniel.
Sejalan dengan dinamika pembangunan, BPK memandang masih terdapat ruang penguatan pada aspek harmonisasi kebijakan, integrasi perencanaan lintas kementerian/lembaga, dan penyempurnaan kerangka pemantauan dan evaluasi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan secara nasional.
Mengenai laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK mencatat bahwa hingga semester II tahun 2024, sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan BPK. Hal ini dinilai yang mencerminkan komitmen kuat dari jajaran Kementerian PPN dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
Baca juga: Prabowo tuntaskan KTT ASEAN dengan fokus ketahanan pangan dan energi
Baca juga: MBG terus diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional
Baca juga: KKP bakal bangun 40 ribu budidaya ikan tematik, perkuat ekonomi RI
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
