Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional di awal 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali, didukung posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi di Jakarta, Senin.
Pemerintah menegaskan capaian swasembada beras pada 2025 seiring kuatnya produksi dan cadangan nasional, yang menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di tingkat konsumen.
Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.
Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Baca juga: Zulhas sebut panen raya maju Februari, stok beras disiapkan 4 juta ton
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.
Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.
Menurutnya swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa fluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan.
Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan capaian swasembada beras di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (7/1) sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri.
Baca juga: Pelajaran penting dari swasembada beras 2025
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,19 juta ton per tahun.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026.
Adapun berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari, secara nasional harga beras premium di angka Rp15.384 per kg turun Rp152 dari hari sebelumnya.
Kemudian beras medium Rp13.609 per kg turun Rp145 dari hari sebelumnya, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.408 per kg turun tipis Rp69 dari hari sebelumnya, serta beras khusus lokal Rp15.569 per kg turun Rp219 dari sebelumnya.
Baca juga: Bapanas: RI swasembada beras, stok awal 2026 capai 12,529 juta ton
Baca juga: Pengamat: Beras satu harga perlu dukungan stok dan distribusi kuat
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
