Cianjur (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen melaksanakan program Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, seluas 203 hektar untuk program reforma agraria.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah, Hakiki Sudrajat saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Cianjur di Kantor Badan Bank Tanah di Jakarta.
Dalam kegiatan audiensi itu DPRD Cianjur meminta penjelasan pada Badan Bank Tanah terkait dinamika yang terjadi di kawasan HPL Badan Bank Tanah Cianjur.
“Kami berkomitmen wujudkan program tersebut di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas-Cianjur, dimana kami memiliki HPL di sana seluas total 964,8 ha, dimana dari luasan tersebut kami alokasikan seluas 203 ha untuk reforma agraria,” katanya, Sabtu.
Pihaknya berkomitmen mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penataan tanah yang inklusif dan berkelanjutan melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah termasuk di Cianjur.
Melalui reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, masyarakat akan diberikan hak pakai selama 10 tahun yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) apabila lahan dimanfaatkan dengan baik.
Reforma agraria secara fundamental memberikan program yang dapat mendorong pemerataan pembangunan melalui kepemilikan lahan oleh penggarap dan menjamin legalitas kepemilikan lahan bagi penggarap.
“Badan Bank Tanah telah melaksanakan program reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan di wilayah lainnya yang terdapat HPL kami,” katanya.
Badan Bank Tanah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria dengan sebaik-baiknya di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Cianjur seperti yang diamanatkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 64 Tahun 2021.
Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana, menambahkan program reforma agraria Badan Bank Tanah di Cianjur memerlukan dukungan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai Bupati Cianjur.
“Melalui akselerasi penetapan subjek dan objek reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Cianjur M Isnaeni, mengatakan pihaknya akan menjembatani kepentingan masyarakat, Pemda dan Badan Bank Tanah, termasuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan lahan khususnya untuk pertanian melalui program pusat.
“Ini semua untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur dan untuk kemajuan Indonesia, sehingga kami akan terus mengawal sampai program ini berjalan,” katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
