AS catatkan shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarahnya

Pada Selasa (4/11) siang waktu setempat, Senat AS melakukan upaya ke-14 untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik dan telah diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, tetapi pemungutan suara prosedural itu gagal mencapai ambang batas minimal 60 suara yang diperlukan untuk disetujui.

Seperti yang terus terjadi selama shutdown pemerintah yang telah berlangsung selama sebulan lebih tersebut, para pemimpin Partai Republik dan Partai Demokrat pada Selasa terus saling menyalahkan, tanpa adanya tanda-tanda negosiasi atau kompromi.

"Kubu Partai Republik menolak untuk memperpanjang kredit pajak Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act), yang akan menyebabkan kenaikan signifikan terkait premi, biaya bersama, dan potongan asuransi bagi puluhan juta warga Amerika," demikian Hakeem Jeffries, Pemimpin Minoritas DPR AS yang juga pemimpin Partai Demokrat di majelis rendah, memperingatkan dalam sebuah konferensi pers.

Sementara itu, Ketua DPR AS Mike Johnson, yang juga merupakan pemimpin Partai Republik di majelis tersebut, menyampaikan dalam konferensi pers terpisah bahwa "shutdown (ala) Schumer tersebut tidak pernah berkaitan dengan perawatan kesehatan atau kebijakan lainnya," sambil merujuk pada Ketua Minoritas Senat AS Chuck Schumer.

"Saat ini, (kubu) Demokrat lebih takut terhadap retribusi politik dari aktivis kiri ekstrem dalam partai mereka dibandingkan konsekuensi atas tindakan menutup pemerintahan selama beberapa pekan," tutur Johnson.

Saat dua partai tersebut masih berseteru dalam perang kata-kata, dampak shutdown yang memecahkan rekor tersebut terus meluas, menjadi pukulan keras bagi berbagai sektor yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk keselamatan penerbangan dan program bantuan pangan.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy pada Selasa memperingatkan bahwa shutdown pemerintah yang sedang berlangsung itu meningkatkan risiko perjalanan udara, sembari memperingatkan bahwa pembatalan penerbangan yang meluas, dan bahkan kemungkinan penutupan wilayah udara, dapat terjadi jika para petugas kontrol lalu lintas udara tidak menerima upah penuh kedua mereka pada pekan depan.

Data dari FlightAware, situs web pelacakan penerbangan AS, menunjukkan bahwa ribuan penerbangan di seluruh negara itu mengalami penundaan setiap harinya.

Program bantuan pangan yang banyak disorot juga terdampak. Setelah intervensi oleh dua hakim federal, pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Senin (3/11) mengumumkan bahwa pihaknya akan menggunakan dana darurat untuk mempertahankan setengah dari tunjangan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP) untuk bulan ini. Beberapa negara bagian kemungkinan memerlukan waktu beberapa pekan atau bahkan berbulan-bulan untuk melanjutkan distribusi penuh. Namun pada Selasa, Trump menulis di media sosial bahwa dana bantuan hanya akan didistribusikan begitu pemerintah kembali beroperasi.

Program itu mencakup 42 juta warga Amerika, sekitar seperdelapan dari total populasi di negara tersebut, yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Kubu Demokrat menuding Trump "memanfaatkan kelaparan sebagai senjata."

Selain itu, lebih dari 1 juta pegawai federal tidak menerima upah, dengan sebagian di antaranya terpaksa mengantre untuk memperoleh bantuan pangan gratis, yang berpotensi menyebabkan penurunan belanja konsumen.

Penundaan dalam perilisan data ekonomi utama juga meningkatkan ketidakpastian. Belum lama ini, Ketua Federal Reserve (The Fed) AS Jerome Powell mengatakan bahwa belum jelas apakah shutdown pemerintah yang sedang berlangsung tersebut, dan ketiadaan data ekonomi krusial yang ditimbulkannya, akan memengaruhi keputusan kebijakan The Fed pada Desember. "Apa yang Anda lakukan saat mengemudi di tengah kabut? Anda memperlambat (laju kendaraan)," tutur Powell.

Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office) AS baru-baru ini memperingatkan bahwa, bergantung pada durasi shutdown, tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto (PDB) riil AS pada kuartal keempat dapat turun 1 hingga 2 poin persentase. Jika shutdown berlangsung selama enam pekan, kerugian ekonomi dapat meningkat hingga 11 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.724). Jika shutdown berlangsung selama delapan pekan, kerugian ekonomi dapat mencapai 14 miliar dolar AS.

Sentimen publik mengalami kemerosotan di tengah shutdown pemerintah. Jajak pendapat terbaru dari Gallup menunjukkan bahwa tingkat persetujuan publik terhadap Kongres AS turun ke angka 15 persen, dengan hampir 80 persen orang dewasa di AS tidak puas dengan kinerjanya.

Menurut jajak pendapat terbaru dari ABC News/Washington Post/Ipsos, 68 persen warga Amerika mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak peka dengan kekhawatiran mayoritas warga, sementara 61 persen warga Amerika menuturkan hal yang sama terkait Partai Republik.