Jakarta (ANTARA) - Pemerintah siap meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025, sekolah gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini tidak hanya bertujuan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, tetapi juga mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Apa itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen atau gratis.
Program ini sebagai memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Sukseskan Sekolah Rakyat, Mensos dan Menag tanda tangani MoU
Sasaran dan jenjang pendidikan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan konsep sekolah berasrama (boarding school).
Kurikulum yang diterapkan akan mengacu pada standar pendidikan nasional (mata pelajaran formal). Dengan tambahan materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Lalu, selain berasal dari keluarga miskin, pendaftaran Sekolah Rakyat nantinya memprioritaskan warga di sekitar sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Proses seleksi siswa akan dimulai dengan verifikasi status ekonomi, diikuti dengan tes akademik untuk memastikan kesiapan dan kemampuan calon siswa.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua.
Baca juga: Mensos: Sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan
Fasilitas dan sarana pendukung
Setiap lokasi Sekolah Rakyat dirancang memenuhi standar kelayakan pendidikan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, tempat olahraga, dan lainnya.
Pemerintah memastikan bahwa infrastruktur yang ada akan mendukung proses belajar-mengajar dan kehidupan sehari-hari siswa di sekolah.
Lalu, untuk rencana rekrutmen guru sebagai pengajar tahun ajaran baru 2025/2026, akan dimulai sekitar akhir Maret atau awal April 2025, setelah presiden menyetujuinya.
Rekrutmen guru ini akan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi.
Setelah seluruh persiapan infrastruktur dan penunjangnya selesai, program Sekolah Rakyat dijadwalkan paling cepat mulai beroperasi pada Juli 2025.
Demi mewujudkan program ini, Kemensos berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan (Kemdikdasmen dan Kemdiktisaintek), Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi ini mencakup perizinan, penyiapan guru, pengembangan kurikulum, dan teknis lainnya.
Dua perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), juga ikut berkomitmen dan berkontribusi dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat ini.
Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan, demikian merangkum dari berbagai sumber.
Baca juga: Mensos dan kepala daerah di Jateng matangkan rencana Sekolah Rakyat
Baca juga: PCO: Sekolah Rakyat bantu masyarakat lepas dari kemiskinan
Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
