Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 100 persen pada tahun 2035, dengan salah satu upaya akselerasi melalui reformasi kebijakan.
Dirinya di Jakarta, Selasa menyampaikan target ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan krisis iklim global.
“Target ini menunjukkan keberanian dan visi jangka panjang Presiden. Tapi harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, percepatan proyek EBT, dan insentif konkret bagi pelaku usaha,” kata Beniyanto.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT nasional per pertengahan 2025 baru mencapai 14,7 persen. Pemerintah kemudian merevisi target jangka pendek 2025 menjadi 20 persen, sedangkan angka 23 persen ditargetkan tercapai pada 2030.
Untuk mendukung akselerasi ini, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 42,6 GW berasal dari sumber energi terbarukan. Rinciannya meliputi pembangkit surya (17,1 GW), hidro (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan nuklir (0,5 GW).
Beniyanto menilai keberhasilan transisi energi ke arah EBT membutuhkan reformasi kebijakan, termasuk dalam hal tarif listrik dan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor.
“Pembangunan pembangkit saja tidak cukup, kita juga harus mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan penyimpanan energi. Tanpa itu, EBT tidak akan maksimal,” ujar dia.
Ia juga mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam penyediaan insentif fiskal dan pendanaan hijau yang terjangkau. Program pemasangan PLTS di wilayah desa juga disebut sebagai prioritas dalam jangka pendek.
“Komisi XII DPR RI akan terus memberikan dukungan dan mendorong sinergi kebijakan agar target ini dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur. Harapannya, komitmen menuju 100 persen EBT pada 2035 benar-benar menjadi langkah maju dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional,” ujar Beniyanto.
Adapun Komisi XII DPR RI memiliki ruang lingkup kerja bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.
Baca juga: Legislator: Pendanaan hijau perkuat komitmen transisi energi RI
Baca juga: Prabowo ajak BRICS percepat transisi energi lawan krisis iklim
Baca juga: ESDM target tambahan 1,5 GW dari panas bumi dalam lima tahun
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
