Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui meminta PT PLN (Persero) memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat di sekitar pembangkit merasakan manfaat nyata, bukan sekadar kontribusi pada ketahanan energi.
“PLN tidak boleh hanya bicara soal energi dan ekonomi makro. Warga sekitar operasi harus merasakan dampak positif melalui program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan,” kata Alfons berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan TJSL harus menjadi bagian integral dari operasi PLN. Program tersebut perlu diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; pelatihan keterampilan tenaga kerja muda; pengelolaan limbah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Alfons juga menekankan pelaksanaan TJSL harus transparan, terukur, dan berkelanjutan.
“Komisi XII DPR RI akan mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Evaluasi TJSL bahkan perlu menjadi syarat perpanjangan izin operasional pembangkit ke depan,” ujarnya.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2024–2025 mencapai 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85 persen masih berasal dari pembangkit berbasis fosil, sedangkan 15 persen sisanya dari energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, biomassa, surya, angin, dan sampah.
Kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP 2,6 GW, serta gabungan biomassa, tenaga surya, angin, dan pembangkit EBT lainnya sekitar 1–2 GW. Sekitar 60 persen pembangkit PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.
Laporan International Energy Agency (IEA) 2024 mencatat pembangkit berbasis fosil menyumbang 35 persen emisi karbon dioksida sektor energi Indonesia.
Sementara itu, studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit memang mencatat pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, tetapi menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20 persen lebih besar.
Alfons menilai, dengan skema TJSL yang kuat, dana CSR sektor kelistrikan dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional dan target penurunan emisi.
“PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. TJSL adalah jembatan untuk memastikan pembangunan energi berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
