Jakarta (ANTARA) - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong sektor swasta Indonesia mengambil peran dalam pembiayaan hijau untuk pembangunan berkelanjutan.
Dukungan dari pihak swasta amat diperlukan karena selisih pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tercata mencapai 1,7 triliun dolar AS dan tak bisa dipenuhi apabila hanya mengandalkan sumber pemerintah.
“Inilah yang membuat keterlibatan sektor swasta penting dalam memobilisasi modal untuk membiayai transformasi bisnis yang selaras dengan SDGs,” kata Sabharwal dalam pertemuan Annual Members Gathering oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN) di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa dengan kemampuan memobilisasi hingga 1,6 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk SDGs melalui obligasi terkait proyek berkelanjutan, PBB akan membantu semua pihak, termasuk Indonesia, untuk membantu pembiayaan SDGs.
Sebagai contoh, pejabat PBB di Indonesia itu mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan perahu nelayan ramah lingkungan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan bank-bank syariah dan sektor swasta tanah air untuk pembiayaan proyeknya.
“Target kami adalah 800.000 kapal nelayan kecil – seluruh kapal nelayan di negara ini – dapat dipasangkan teknologi hybrid yang dapat mengubah hidup sembari berperan dalam ekonomi biru Indonesia,” kata Sabharwal mengenai proyek yang uji cobanya dilaksanakan di Maluku itu.
Lebih lanjut, ia optimistis bahwa IGCN, sebagai jaringan lokal PBB di Indonesia yang menyatukan dunia usaha nasional demi mewujudkan SDGs sesuai inisiatif “UN Global Compact”, akan memainkan perannya dengan baik.
Terlebih, IGCN hingga saat ini mencatatkan anggota sebanyak 170 korporasi swasta yang mempekerjakan hingga 600.000 orang dan memiliki nilai aset total sebesar 263 miliar dolar AS. “Seiring bertumbuhnya keanggotaan IGCN, kita dapat semakin memperluas pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” kata Sabharwal.
Ia pun menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bekerja sama dengan IGCN dalam mewujudkan transformasi hijau di Indonesia selaras dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
“Hal ini amat penting karena pembangunan berkelanjutan adalah kepentingan semua pihak, khususnya di tengah dinamika iklim dan geopolitik, termasuk tekanan fiskal korporasi,” ucap pejabat PBB itu menambahkan.
Baca juga: Wamenlu dorong sektor swasta konsisten terlibat dalam pembiayaan hijau
Baca juga: KLH dukung Program SGAC untuk pembiayaan hijau dan ekonomi sirkular
Baca juga: BPDLH gandeng UNCDF, UNDP, dan Jamkrindo memperkuat pembiayaan hijau
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
