Kota Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia daerah pilih (dapil) Bengkulu Erna Sari Dewi mendorong lembaga penyiaran publik (LPP) di Provinsi Bengkulu untuk terus meningkatkan kapasitas dan skil di tengah efisiensi anggaran.
"Solusi kita bahwa masing-masing insan penyiaran harus melakukan peningkatan kapasitas atau skil agar bisa menjawab kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi," ujar dia usai melaksanakan kunjungan kerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu, Jumat.
Dengan adanya efisiensi anggaran menyebabkan lembaga penyiaran publik lokal di Provinsi Bengkulu khususnya radio mengalami penurunan pendapatan akibat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memiliki anggaran untuk publikasi.
Selain itu, pada kunjungan kerja tersebut, Erna menampung semua aspirasi teman-teman lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI maupun lokal terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi agar lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu bisa berkembang.
"Sebab, sebagaimana kita dengarkan curahan hati (pekerja lembaga penyiaran) nya bahwa banyak lembaga penyiaran terutama radio swasta bisa dikatakan koleps karena kemajuan dan pergeseran teknologi begitu cepat sehingga perlu penyesuaian," terang Erna.
Selain itu, dengan permasalahan yang dihadapi lembaga penyiaran publik di Provinsi Bengkulu, dirinya berharap akan adanya perubahan undang-undang penyiaran.
"Dengan adanya undang-undang penyiaran tersebut juga berpihak kepada seluruh lembaga penyiaran di Indonesia," sebutnya.
Baca juga: Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah
Sebelumnya, Erna Sari Dewi melakukan kunjungan ke Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu guna turut melakukan pengawasan secara melekat terkait penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu guna penyaluran program tersebut tepat sasaran.
Baca juga: Komisi VII DPR RI pastikan LPP tidak rumahkan karyawan
Pengawasan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan penyaluran program KUR seperti korupsi dan lainnya khususnya di Provinsi Bengkulu.
Baca juga: DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta
"Yang saya tekankan yaitu harus ada pengawasan melekat dan internal secara intensif dilakukan di seluruh bank karena untuk memastikan bahwa pinjaman KUR sampai dengan pelaku UMKM," ujar dia.
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
