Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbanyak program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan yang langsung menyentuh para pembudidaya ikan skala UMKM serta nelayan kecil di pesisir.
"Sebagai bagian Kemenko Pangan, program KKP perlu lebih fokus dan banyak yang langsung dirasakan rakyat termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujar Rina saat Rapat Kerja Komisi IV DPR yang antara lain membidangi sektor kelautan dan perikanan dengan Menteri KKP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pada rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono itu Rina mendorong bantuan alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis maupun program vokasi serta menambah permodalan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
Selain itu, Rina juga meminta program yang dibiayai bantuan hibah luar negeri dilaksanakan pada daerah prioritas dan tepat sasaran.
Dia menyebut wilayah laut Indonesia bagian timur yang memiliki ekosistem strategis serta melibatkan masyarakat lokal, koperasi maupun BUMDes. Tujuannya agar program bisa berkelanjutan.
Untuk menghadapi persaingan perdagangan global yang cenderung proteksionis, dia menyarankan agar KKP membantu menemukan terobosan inovasi. Terutama dalam hal meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan serta melibatkan UMKM dan nelayan muda yang tinggal di pesisir.
"Untuk itu kami dari Fraksi PKB menyetujui dan mendukung agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran KKP untuk program yang berbasis output dan manfaat riil bagi masyarakat," tegas Rina, Anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Jawa Barat X dalam keterangannya, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono merespons dengan mengatakan bahwa anggaran yang dikelola kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi yang ketat. Sehingga banyak program penting dan prioritas yang tidak bisa laksanakan seperti tahun sebelumnya. Meski demikian dia mengungkapkan selain bersumber rupiah dalam APBN, program KKP ada yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri.
"Program Lautra di NTT senilai 200 juta dolar AS akan melibatkan 75 ribu nelayan mendapatkan dapat dana bergulir. Sehingga dari semua mencari ikan di laut berubah sebagai nelayan budidaya," ujar Menteri KKP Wayu Sakti Trenggono.
Lautra adalah program yang diinisiasi dan dikembangkan oleh KKP dengan dana hibah dan pinjaman luar negeri. Bertujuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP sendiri menargetkan program konservasi mencapai 95,7 juta hektar sesuai mandat PBB.
Baca juga: Kepulauan Seribu dampingi nelayan budidaya untuk tingkatkan produksi
Baca juga: Kilang Pertamina manfaatkan teknologi bioflok dukung swasembada pangan
Baca juga: KKP tekankan penggunaan KJA standar guna mitigasi kematian ikan massal
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
