Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menilai diperlukan kesiapan sistem pendidikan yang matang jika usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan Sekolah Rakyat menjangkau anak-anak penyandang disabilitas hendak diterapkan.
“Angka kuota tidak cukup. Inklusi bukan sekadar membuka pintu, tapi menciptakan ruang belajar yang ramah, adaptif, dan mendukung perkembangan setiap anak,” kata Netty dikutip di Jakarta, Senin.
Menurutnya, berdasarkan data nasional, hanya terdapat sekitar 2.396 Sekolah Luar Biasa (SLB) di 7.287 kecamatan. Artinya, kata dia melanjutkan, satu SLB rata-rata melayani tiga kecamatan. Dengan demikian, banyak anak disabilitas, terutama di daerah terpencil, yang masih kesulitan mengakses pendidikan.
Netty lalu berpandangan bahwa Sekolah Rakyat di wilayah pinggiran bisa menjadi harapan baru bagi anak disabilitas. Akan tetapi, kata dia, hal itu berpotensi menjadi masalah baru jika negara tidak menyiapkan instrumen pendukungnya.
Baca juga: Kemensos siap pelajari usul Sekolah Rakyat untuk anak disabilitas
Sejalan dengan itu, agar benar-benar inklusif, Netty menilai Sekolah Rakyat setidaknya harus memenuhi lima komponen penting, yakni tenaga pendidik dan pendamping kompeten, fasilitas pembelajaran adaptif, infrastruktur fisik yang aksesibel, layanan kesehatan dan psikososial, serta kurikulum dan evaluasi fleksibel.
“Seorang anak disabilitas sensorik pendengaran butuh guru yang mampu berbahasa isyarat. Anak disabilitas sensorik netra butuh literatur Braille. Ini bukan soal belas kasihan, tapi hak atas pendidikan,” kata Netty.
Netty juga mengingatkan kesiapan mental guru dan lingkungan sekolah perlu diperhatikan agar kebijakan inklusi tidak menimbulkan trauma baru. Menurutnya, pelatihan berkelanjutan perlu diberikan untuk mencegah kemunculan stres maupun komunikasi yang memicu frustrasi siswa.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyatakan siap mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif yang juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami akan belajar, akan berdiskusi dengan semua pihak untuk menindaklanjuti usulan ini. Ini masih tahap awal ya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta selepas pelantikan guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (8/8).
Kementerian Sosial akan mempelajari usulan itu secara lebih lanjut salah satunya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) selaku bagian dari tim formatur Sekolah Rakyat.
Baca juga: Otorita IKN: Sekolah Rakyat telah berjalan di Ibu Kota Nusantara
Baca juga: Wamen P2MI: Sekolah Rakyat jadi instrumen pemerataan pendidikan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
