Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan pertahanan nasional merupakan fondasi utama untuk menopang ketahanan dan kemajuan ekonomi nasional.
Dia menilai dunia usaha membutuhkan kepastian dan stabilitas jangka panjang yang hanya bisa dicapai jika sistem pertahanan nasional berada dalam kondisi kuat dan siap menghadapi segala bentuk ancaman. Tanpa pertahanan yang baik, menurut dia, ekonomi akan selalu rapuh jika diguncang krisis global.
"Apabila kita bicara ekonomi, jangan pernah lepas dari isu pertahanan. Dunia usaha bergerak kalau ada kepastian, dan kepastian itu lahir dari kekuatan, baik militer, pangan, energi, hingga siber," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan penguatan pertahanan harus dilihat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi, bukan sebagai beban anggaran negara.
Upaya pemerintah dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad dan PT PAL, serta rencana penguatan ekosistem industri strategis nasional, kata dia, perlu didukung oleh semua pihak.
Selain hanya fokus pada sektor militer, menurut dia, pembangunan ketahanan pangan nasional juga merupakan hal yang penting. Ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan kedelai telah menjadi titik rawan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
"Kita tidak bisa berharap ekonomi tumbuh kalau logistik pangan rapuh. KADIN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri dan memperluas jaminan pasar bagi petani," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan & Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) itu.
Dia juga mengingatkan bahwa mitigasi risiko strategis dalam dunia usaha merupakan hal yang penting, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman siber. Dalam laporan internal KADIN, disebutkan bahwa sebanyak 68 persen pelaku usaha belum memiliki sistem perlindungan siber yang memadai, padahal risiko serangan digital terus meningkat.
"Kita butuh literasi pertahanan dalam arti luas. Dunia usaha harus sadar bahwa ancaman itu bukan cuma fisik. Serangan digital bisa lumpuhkan sistem logistik nasional, bisa mengganggu transaksi keuangan, bisa bikin ketakutan investor. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya.
Baca juga: KPK pertanyakan BI dan OJK salurkan dana CSR ke yayasan anggota DPR
Baca juga: Anggota DPR nilai pembatasan Roblox bagian dari pendidikan karakter
Baca juga: DPR RI usulkan jalan tengah penyelesaian kasus cukai tembakau
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
