Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.
"RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan," kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Danantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca juga: Banyak proyek masuk, Rosan: Danantara terima respons positif global
Ia mengatakan laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.
"Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya," ujar Firnando.
Lebih lanjut, ia juga menekankan eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Bukan hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.
Baca juga: Raker perdana Danantara dan DPR digelar tertutup demi jaga stabilitas
"Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik," ucapnya.
Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Ia pun mengapresiasi penjelasan Chef Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan.
Kendati demikian, Firnando menekankan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.
Baca juga: Anggota DPR RI: Evaluasi menyeluruh tata kelola Danantara
"Saya apresiasi pemaparan Pak Dony, tetapi saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi hilang pengawasan di tengah jalan," ujar Firnando.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program strategis Danantara benar-benar menghasilkan dampak positif dan konkret bagi bangsa dan negara.
"Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman, tetapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat," ujar Firnando.
Baca juga: Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN
Baca juga: Menteri BUMN: Danantara selaras dengan semangat berdikari
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
