Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Baga Utsaha Pedruen Desa Adat (BUPDA) di Bali dapat berperan menjadi pangkalan elpiji subsidi untuk mendukung program tepat sasaran.
“Ini dapat mendekatkan masyarakat sasaran dan harga sesuai eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah,” kata I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan di sela rapat koordinasi tindak lanjut distribusi elpiji subsidi di Denpasar, Bali, Kamis.
Politikus asal Pulau Dewata itu menilai upaya tersebut dapat menjadi salah satu solusi jangka menengah-panjang apabila pengecer yang saat ini nomenklaturnya menjadi sub-pangkalan masih enggan naik kelas menjadi pangkalan resmi.
Ia menilai BUMDes dan badan usaha di desa adat atau BUPDA berada dekat dengan masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang selama ini menjadi data dukung dalam usulan pemerintah daerah untuk kuota liquefied petroleum gas (LPG) ukuran tiga kilogram.
Kelompok masyarakat itu yakni rumah tangga per kepala keluarga, nelayan sasaran, petani sasaran serta usaha mikro.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diperkirakan masing-masing desa adat dan desa dinas di Bali memiliki BUMDes dan BUPDA.
Ada pun jumlah desa dinas dan desa adat di Bali masing-masing mencapai 636 dan 1439 desa adat.
Ia berencana akan melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan forum perbekel (kepala desa) untuk membahas usulan tersebut.
Sementara itu, Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi menilai positif usulan itu karena akan memperluas distribusi LPG subsidi dan mendekatkan dengan masyarakat sasaran.
“Tidak ada biaya mendaftar menjadi pangkalan tapi pangkalan harus memiliki modal untuk menebus kepemilikan tabung dan menyiapkan tempat baik gudang hingga etalase tabung,” kata Ahad.
Ada pun syarat menjadi pangkalan, kata dia, di antaranya kartu identitas dan Surat Keterangan Usaha (SKU).
Ahad mengungkapkan saat ini baru ada 22 pengecer (sub-pangkalan) yang menjadi pangkalan LPG dari total jumlah pengecer saat ini mencapai 6.250 unit.
Upaya mengajak pengecer naik kelas menjadi pangkalan itu, imbuh dia, dilakukan sejak November 2024.
Sedangkan jumlah pangkalan LPG di Pulau Dewata mencapai 4.706 dan sebanyak 120 agen LPG.
Meski pengecer nomenklaturnya sudah menjadi sub-pangkalan, BUMN minyak dan gas bumi itu masih menunggu petunjuk teknis pemerintah untuk besaran harga yang berlaku di sub-pangkalan.
Pasalnya, harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah daerah saat ini hingga di tingkat pangkalan.
Pertamina Patra Niaga dalam paparan rapat koordinasi itu mencatat kuota LPG tiga kilogram di Bali pada 2024 mencapai 239.223 metrik ton dengan realisasi mencapai 236.811 metrik ton atau 99,4 persen.
Sedangkan jumlah kuota LPG tabung tiga kilogram pada 2025 yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata sesuai data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan 2024 yakni mencapai 231.193 metrik ton.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kisruh LPG 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi
Baca juga: BI Bali tekankan perlu antisipasi distribusi elpiji 3kg cegah inflasi
Baca juga: Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
