Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
Menurut Juwita, percepatan diperlukan agar target bauran energi nasional sebesar 35 persen dari EBT dapat terwujud sebelum tahun 2030.
“Target 35 persen pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret. Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini,” ujar Juwita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia memandang percepatan pembangunan bisa dimulai dari tahun ini karena aspek teknologi, sumber daya, dan komitmen politik telah tersedia, sehingga hanya menunggu kemauan dan kebijakan yang progresif terkait hal tersebut.
Selain itu, dia mengatakan percepatan pembangunan EBT menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim global, dan menjamin keberlanjutan energi nasional.
Terlebih, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar EBT seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, dan bioenergi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Negara kita sangat kaya akan potensi EBT, tetapi selama ini justru yang banyak dibangun masih dominan energi fosil,” katanya.
Ia melanjutkan, ”Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon, dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana.”
Baca juga: ESDM sebut RUU EBET tetap prioritas, PBJT masih jadi perdebatan
Sementara itu, dia mengusulkan percepatan pembangunan pembangkit EBT bisa dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ia juga memandang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (persero), dan lembaga terkait dapat melakukan terobosan kebijakan hingga realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT secara masih dan merata di tanah air.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita,” katanya.
Baca juga: Pemerintah fokus proyek migas untuk gelombang pertama Danantara
Baca juga: ReforMiner: Ekspor listrik EBT solusi di tengah polemik power wheeling
Baca juga: Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
