Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk mempercepat pelunasan biaya haji khusus seiring ketatnya lini masa yang ditetapkan Arab Saudi pada musim haji 2027.
“Fokus utama kami adalah pelayanan jamaah. Semakin cepat proses pelunasan dilakukan, semakin besar peluang PIHK mendapatkan layanan terbaik dan memberikan kepastian kepada jamaah sejak awal,” ujar Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Firman mengatakan apabila proses pelunasan terlambat, maka peluang mendapatkan layanan terbaik bagi jamaah Indonesia, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan di Masyair, bisa ikut terdampak.
Maka dari itu, pemerintah perlu mempercepat proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus 2027 agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan Arab Saudi.
Menurut Firman, sistem baru berbasis platform Nusuk Masar membuat seluruh tahapan penyelenggaraan haji harus mengikuti jadwal yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.
Karena itu, PIHK membutuhkan kepastian lebih awal untuk menyelesaikan kontrak layanan, memilih hotel, menyiapkan manifest jamaah, hingga mengamankan berbagai kebutuhan operasional di Arab Saudi.
AMPHURI juga mengusulkan agar mekanisme pelunasan haji khusus tidak lagi bergantung pada tahapan pelunasan haji reguler. Skema yang lebih fleksibel dinilai akan membantu PIHK bergerak lebih cepat dalam memenuhi timeline yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Pelunasan Haji Khusus sebaiknya dapat dilakukan lebih awal dan tidak harus menunggu proses haji reguler. Ini penting agar PIHK memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrak layanan dan menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah," kata Firman.
Selain percepatan pelunasan, AMPHURI juga meminta pemerintah terus mengawal kepentingan jamaah haji khusus Indonesia dalam hubungan dengan perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kepastian lokasi layanan Masyair, termasuk tenda Mina bagi jamaah haji khusus Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan haji khusus 2027 sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh pihak dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Arab Saudi. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah, asosiasi, dan PIHK harus dilakukan sejak dini.
Baca juga: 34.853 haji Indonesia kembali melalui Bandara Soetta mulai 1 Juni
Baca juga: Amphuri: Kenaikan tiket umrah perlu direspons kebijakan berkeadilan
Baca juga: Amphuri sarankan jamaah furoda gagal berangkat dialihkan ke haji khusus
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
