Jakarta (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (IKA FALTL) Universitas Trisakti menyatakan siap memberikan masukan dalam Rancangan Undang-Indang (RUU) Perubahan Iklim.
Ketua IKA FALTL Aji Mirni Mawarni dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim kajian untuk dapat disampaikan dalam pembahasan RUU tersebut.
"IKA FALTL akan segera membentuk tim kajian untuk dapat disampaikan dalam pembahasan RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas ini," kata Aji.
Alumnus Teknik Lingkungan angkatan 1994 yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur itu menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Talkshow Alumni dengan Tema ”Regulasi Perubahan Iklim : Dari, oleh, dan Untuk Siapa?” pada Sabtu (01/02) di Kampus A Universitas Trisakti Jakarta.
Aji juga menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang telah mengundang IKA FALTL dalam pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Dialog interaktif dalam talkshow tersebut menghasilkan banyak usulan yang akan disampaikan kepada Tim Kerja Pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI untuk dapat dibahas bersama DPR dan Pemerintah.
Ratusan alumnus Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti berkumpul dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan itu juga dihadiri Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Ketua Umum IKA Trisakti Silmy Karim, Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti Yoska Oktaviano, Dekan FALTL Silia Yuslim.
Acara talkshow sendiri menghadirkan Direktur Pertamina Geothermal Energy Edwil Suzandi; CEO Jejak.in Arfan Arlanda; Direktur Urban Plus Rahman Andra Wijaya; serta perwakilan Kementerian PU dan Perumnas.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin berharap agar semua pihak menyikapi dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang menyatakan menarik diri dari Paris Agreement, dimana perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Karena itu Indonesia perlu mendorong agar dunia Internasional perlu bersatu dalam melawan dampak perubahan iklim.
Dalam pertemuan tersebut senator dari Bengkulu tersebut meminta masukan dari alumnus Trisakti khususnya alumnus Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan yang banyak menghasilkan lulusan yang bergerak dalam bidang ini.
Senada dengan Ketua DPD RI Silmy Karim yang saat ini menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mendorong agar alumnus Trisakti lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam isu sustainability yang saat ini menjadi perhatian di seluruh dunia.
Silmy yang juga mengukuhkan Ketua IKA FALTL ini juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Sementara itu, Direktur Pertamina Geothermal Energy Edwil Suzandi mengatakan bahwa transisi menuju energi hijau merupakan agenda yang harus dilakukan, seiring menipisnya energi fosil.
Dia menuturkan, pengembangan energi hijau memang membutuhkan waktu, investasi, dan dukungan dari negara melalui kebijakan yang kuat.
Edwil mengakui, pengembangan EBT di Indonesia masih belum bergulir kencang. Infrastruktur – terutama di area ring of fire (cincin api) sebagai sumber geothermal – masih terbatas. Selama ini, kebijakan pun belum mendukung.
Karena itu, RUU Perubahan Iklim yang diinisiasi DPD RI merupakan instrumen hukum yang penting.
Ke depan, Edwil berharap EBT menjadi penopang utama energi Indonesia. Baik geothermal, microhydro, maupun tenaga surya. Apalagi Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang mengembangkan energi panas bumi.
Cadangan geothermal RI terdeteksi 24 Giga Watt, sedangkan yang terpasang baru sekitar 2 Giga Watt.
Ia optimistis UU Perubahan Iklim akan semakin memperkuat transisi energi dan pengembangan EBT di Indonesia.
Baca juga: Legislator nilai DPR harus perjuangkan UU tentang krisis iklim
Baca juga: Aliansi organisasi sipil serukan hadirnya undang-undang keadilan iklim
Baca juga: China prihatin Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
