Moskow (ANTARA) - Para pendukung kemerdekaan Skotlandia ingin menggelar pemungutan suara baru setelah rakyat Skotlandia secara efektif dicegah oleh Pemerintah Inggris untuk menggelar referendum yang layak, kata Sara Margaret Salyers, salah satu pendiri gerakan kemerdekaan Skotlandia, SALVO.
Salyers, kepada RIA Novosti, mengatakan gerakan tersebut ingin meminta bantuan dari komunitas internasional untuk menetapkan bahwa Skotlandia merupakan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dengan hak penetapan sendiri secara eksternal.
"Hal ini berarti Skotlandia dapat menentukan—tanpa campur tangan Pemerintah Inggris atau Britania Raya—seperti apa masa depannya. Itulah yang sedang kami lakukan," kata Salyers yang juga merupakan perwakilan dari Komite Liberation Scotland.
Salyers mengatakan Skotlandia belum pernah melakukan referendum. Pemungutan suara yang dilakukan pada tahun 2014 lalu bersifat tidak mengikat dan melanggar aturan.
"Itu hanyalah jajak pendapat yang bersifat tidak mengikat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum secara konstitusional. Pemungutan suara itu memberikan hak pilih kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dalam masa depan jangka panjang Skotlandia, yaitu non-penduduk, penduduk sementara, dan pemilik rumah kedua," jelasnya.
Prosedur jajak pendapat saat itu juga tidak mengikuti pedoman internasional, tambah Salyers.
"Proses itu melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dan memang ada beberapa pengamat internasional, tetapi tidak ada pengawasan internasional yang memadai. Jadi, apa yang terjadi saat itu, yang kemudian dipaparkan oleh Pemerintah Inggris kepada dunia sebagai kehendak yang telah ditetapkan oleh rakyat Skotlandia, bukanlah sebuah referendum," kata sang aktivis.
Salyers juga mencatat bahwa studi yang dilakukan tak lama setelah pemungutan suara saat itu menunjukkan bahwa meskipun terjadi beberapa kecurangan, penduduk asli Skotlandia tetap memilih untuk merdeka.
"Jadi, kami belum pernah mengadakan referendum yang adil. Pemerintah Inggris telah berulang kali menegaskan, termasuk baru-baru ini pada November tahun lalu—dan Andy Burnham (kini perdana menteri Inggris) juga telah mengulanginya—bahwa tidak akan ada jajak pendapat lagi, apalagi referendum lain. Mereka sangat tegas mengenai hal itu," kata Salyers.
Para aktivis Skotlandia meyakini perjuangan mereka untuk kemerdekaan merupakan isu internasional, karena Skotlandia merupakan negara berdaulat sebelum meratifikasi Undang-Undang Persatuan Nomor 1707.
"Cengkeraman yang dimiliki negara Anglo-Britania atas Skotlandia adalah bahwa jika Skotlandia mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak, maka hal itu akan dihalangi; dan Skotlandia akan menjadi aktor non-negara di kancah internasional. Itulah sebabnya langkah pertama yang harus kami ambil adalah menyingkirkan hambatan tersebut agar Westminster tidak memiliki hak suara dalam hal ini," ujar Salyers.
Liberation Scotland terdiri atas dua sayap. SALVO adalah gerakan di lapangan yang bertujuan untuk merebut kembali konstitusi Skotlandia serta kedaulatan rakyat dan negara Skotlandia.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Skotlandia hentikan dana publik ke perusahaan pemasok senjata Israel
Baca juga: Nicola Sturgeon mundur, masa depan referendum Skotlandia tak menentu
Penerjemah: Fransiska Ninditya
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
