Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan infrastruktur harus memiliki resiliensi terhadap berbagai risiko iklim atau bencana yang mungkin timbul.
“Secara geografis kita berada di ring of fire, dan yang kedua dampak-dampak buruk dari pemanasan global dan juga krisis iklim,” ungkapnya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.
Dia menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi wajib memperhatikan lingkungan hidup. Melalui informasi geospasial, lanjutnya, maka dapat dipetakan mana wilayah yang rawan atau berpotensi terjadi.
Karena itu, para aktor dalam pembangunan infrastruktur disebut tidak boleh sembarangan dalam membangun tanpa data dan informasi kredibel, sehingga perlu ada mitigasi guna mengatasi potensi bencana jika ada.
Baca juga: AHY tekankan pembangunan harus berbasis data dan informasi kredibel
Dengan perencanaan wilayah terintegrasi, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan mitigasi bencana dinilai akan memberikan dampak lebih baik untuk ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menekankan bahwa informasi geospasial harus selalu berorientasi kepada penerima manfaat agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Informasi geospasial juga dinyatakan harus bersifat tangkas dan responsif terhadap perkembangan yang ada, termasuk tantangan perubahan iklim, kebutuhan dan orientasi pembangunan ke depan, serta apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Ini penting. Kita adalah negara agraris, kita juga adalah negara maritim. Mari kita siapkan tata ruang yang benar-benar bisa menjawab itu,” ujar Menko Agus Harimurti.
Baca juga: BIG serahkan peta dasar skala 1:5.000 ke gubernur se-Pulau Sulawesi
Di satu sisi, Indonesia harus mencapai swasembada pangan, sehingga lahan-lahan sawah wajib dijaga Di sisi lain, Indonesia ingin membangun industri dan hilirisasi yang membutuhkan lahan, serta kebutuhan untuk mengurangi backlog rumah.
Sebagian dari anggota masyarakat dikatakan belum memiliki rumah atau tidak layak huni. Karena itu, dibutuhkan lahan untuk perumahan, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Kita harus mengingatkan diri kita sendiri, langkah tidak bertanggung jawabnya kita ketika kita lakukan pembangunan itu tanpa memperhatikan keberlanjutan, kelangsungan lingkungan kita, dan dampaknya pada anak cucu kita,” kata dia.
Selanjutnya, Agus mendorong integrasi informasi geospasial ke dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Baca juga: Mendes PDT luncurkan Indeks Risiko Iklim Desa di Karawang
Terakhir, dia mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan pemerintahan agar semakin efisien.
“Jadi, kalau ada koordinasi yang baik, apalagi interoperabilitasnya dijamin antar lembaga dan kementerian, ini bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sekali lagi lebih efisien,” ucap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
