Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai banjir rob hingga penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara Jawa dan Jakarta sudah menjadi ancaman serius.
AHY juga menekankan bahwa persoalan tersebut kini sudah tidak bisa lagi ditunda penanganannya.
"Ini bukan isu biasa, ini existential threat (ancaman eksistensial) bagi masyarakat pesisir, khususnya di Pantura. Di beberapa titik, penurunan tanah bisa mencapai 12 sentimeter (cm) per tahun. Ini serius dan harus segera dicarikan solusinya," kata AHY dalam sambutannya pada Forum Kerja Sama Gubernur Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.
Baca juga: Menko IPK: Giant Sea Wall untuk menyelamatkan masa depan masyarakat
Kendati demikian, solusi penanganan rob dan penurunan tanah tidak bisa disamaratakan. Untuk itu, AHY menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokasi dan kondisi fisik wilayah masing-masing.
"Tidak ada one size fits all (satu ukuran cocok untuk semua). Di beberapa lokasi mungkin kita perlu membangun tanggul besar dan tinggi, tapi ada juga wilayah yang bisa diperkuat secara alami dengan menanam mangrove. Bahkan di beberapa tempat, kita harus realistis untuk mundur, relokasi masyarakat," paparnya.
Dia menegaskan, pendekatan solusi tidak boleh hanya bergantung pada konstruksi fisik semata, oleh karena itu dia mendorong penerapan "nature-based solutions" atau pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana secara lebih berkelanjutan.
Baca juga: AHY tekankan penanganan penurunan muka tanah di Pantura Jawa
"Kita jangan selalu mengandalkan beton. Solusi hybrid dengan pendekatan alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan," kata AHY.
Menurut dia, rob dan penurunan tanah ini tak lepas dari persoalan tata ruang yang kerap dilanggar. Oleh sebab itu, AHY meminta kepala daerah tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu daya serap air tanah.
Salah satu upayanya, perlunya penguatan suplai air permukaan seperti dari Waduk Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah.
Baca juga: DKI terbuka untuk kerja sama antarwilayah soal pangan dan sampah
Diketahui, Forum Mitra Praja Utama merupakan wadah kerja sama antarpemerintah daerah yang terdiri dari 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Forum ini memang menjadi ajang tukar gagasan dan evaluasi kerja sama pembangunan lintas wilayah, terutama dalam sektor transportasi, ketahanan pangan, tata ruang, hingga mitigasi bencana.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
