Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan akibat MBG.
Dia mengatakan bahwa DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan. Dengan begitu, menurut dia, DPR juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.
"Masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya," kata Puan usai rapat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, evaluasi pun harus dilakukan secara total terhadap program MBG. Dengan begitu, dia harap kasus-kasus keracunan akibat MBG tidak terulang kembali.
Baca juga: Komisi IX DPR minta tim investigasi MBG libatkan masyarakat sipil
Baca juga: Ini cara SPPG Palmerah cegah kejadian luar biasa saat sediakan MBG
Baca juga: Kemarin, penanganan keracunan MBG hingga seleksi ketat Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9, menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.
"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
