Batam (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sampai bulan Mei 2025 sebanyak 1,3 juta (1.303.254) warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau 95.56 persen dari total jumlah penduduk setempat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam Harry Nurdiansyah di Batam, Kamis, mengatakan distribusi peserta BPJS Kesehatan di kota itu berdasarkan segmentasi, didominasi pekerja penerima upah (PPU) dengan jumlah mencapai 651.462 jiwa yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), karyawan swasta, badan usaha, dan lainnya.
"Kemudian ada juga mandiri yang iuran bayar sendiri ikut kelas tiga, dua, dan satu. Setelah itu yang dibiayai pemerintah pusat melalui penerima bantuan iuran (PBI), kemudian juga pemda," ujar Harry.
Ia menyebutkan Pemerintah Kota Batam sampai dengan bulai Mei telah membiayai sekitar 53.784 jiwa untuk kepesertaan JKN-KIS.
Baca juga: 116 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Batam layani peserta JKN
"Tetapi biasanya angka ini fluktuatif, dinamis, makanya setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah kota," kata dia.
Untuk terus meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Batam, pihaknya kerap melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah daerah (pemda).
"Jadi untuk Kota Batam sekitar lima persen lagi (yang belum menjadi peserta JKN) itu lebih banyak di masyarakat umum. Ini menjadi PR kami juga bagaimana harapannya kepesertaan (JKN) bisa 100 persen," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II Octovianus Ramba menyebutkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di empat kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 98 persen lebih hingga 1 Mei 2025, yaitu Kabupaten Bintan (98,34 persen), Kabupaten Anambas (99,40 persen), Kabupaten Lingga (98,55 persen), dan Kabupaten Natuna (100,40 persen).
Baca juga: 98,45 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar JKN
Sementara untuk Kota Batam (95,65 persen), Kota Tanjungpinang (95,48 persen), dan Kabupaten Karimun (96,16 persen), yang kepesertaan JKN-nya masih di bawah 98 persen, BPJS Kesehatan akan terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong mengaktifkan serta mendaftarkan masyarakatnya dalam program JKN.
“Kita libatkan pemda karena pemda memiliki kewenangan untuk mengatur, membuat regulasi, mewajibkan seluruh masyarakat untuk terdaftar JKN,” ujar dia.
Untuk masyarakat yang tidak mampu, kata Oktavianus, BPJS Kesehatan mendorong pemerintah daerah agar membayarkan iuran JKN melalui Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBU Pemda dengan fasilitas kesehatan kelas tiga rawat inap.
“Peran pemda itu memastikan masyarakat bisa terdaftar dalam program JKN,” kata dia.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan imbau peserta aktif cek kepesertaan di Mobile JKN
Baca juga: PCO bantah penonaktifan 7,3 juta peserta JKN demi efisiensi anggaran
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
