Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan penggunaan basis data yang akurat menjadi modal utama untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan di desa dapat tepat sasaran.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” kata Wamenkop Ferry dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Sebagai salah satu fokus nasional untuk dituntaskan, Wamenkop mengatakan basis data menjadi vital bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Saat ini, Ferry mengatakan terdapat salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk memotret kondisi desa secara utuh mulai dari sisi potensi desa, demografi desa hingga profil masyarakat desa secara akurat.
Aplikasi tersebut berupa Data Desa Presisi (DPP) yang dikembangkan dengan sistem teknologi terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI).
Ia menilai, data yang dihasilkan dari aplikasi ini laik untuk dijadikan pertimbangan pemerintah khususnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan.
Ferry menambahkan, ke depannya Kemenkop siap memperkuat kerja sama dengan BP Taskin untuk meningkatkan akurasi pendataan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” kata Wamenkop.
Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S Deyang, berharap kolaborasi untuk memvalidasi data terutama data penduduk miskin di Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terutama dari kalangan akademisi.
Di sisi lain, Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP Prof Sofyan Sjaf menjelaskan bahwa DDP hadir untuk membangun basis data yang akurat dan partisipatif dari bawah (bottom-up).
DDP menggabungkan pendekatan mikro spasial dengan dukungan teknologi drone, AI, dan enumerator dari kalangan pemuda desa.
Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup objek fisik seperti bangunan, tetapi juga subjek sosial seperti dinamika penduduk desa.
Hingga saat ini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup 1.239 desa. Semua proses dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan dikawal oleh akademisi untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data.
Baca juga: Mensos: Data yang tepat dan pilar sosial basis entaskan kemiskinan
Baca juga: Membangun desa dengan data menuju Astacita
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
