Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menyebut salah satu topik yang disoroti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025 adalah pentingnya memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Mugiyanto saat diwawancarai di sela kegiatannya pada hari kedua musrenbang di Jakarta, Selasa, menyebut pemenuhan hak ekosob belum terlalu diperhatikan dalam tiga dekade terakhir, berbanding terbalik dengan hak sipil dan politik (sipol).
“Selama ini, selama tiga dekade sejak reformasi, diskursus tentang HAM itu terlalu fokus, terlalu heavy (condong), ke civil and political rights, hak sipil-politik. Hak ekosob itu seperti ‘dipunggungi’,” kata Wamenham.
Dia menekankan bahwa dalam konteks hak asasi, ekosob juga penting untuk ditangani serius. Sebab, hak ekosob berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat.
“Dan itu human rights, selama ini belum dianggap bahwa ini human rights,” ucapnya.
Menurut Mugiyanto, pemenuhan hak ekosob ini sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto melalui program pemerintahan, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis.
Dalam konteks pelayanan publik, imbuh dia, hak ekosob masyarakat terletak pada kualitas layanan yang baik dan terjangkau.
“Harus tersedia dengan kualitas baik, bisa diakses oleh masyarakat, dan affordable (terjangkau), tidak mahal setidaknya,” ujarnya.
Hak ekosob juga mencakup pada aspek lingkungan hidup. Dalam hal ini, ia menyoroti masih adanya praktik perburuan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, seperti penembakan hewan hingga penggunaan racun.
Maka dari itu, Musrenbang HAM Nasional 2025 menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. “Musrenbang desainnya seperti itu, multi-stakeholder dan berjenjang,” kata Mugiyanto.
Ia lanjut menjelaskan pembahasan dalam musrenbang yang digelar sejak Senin (8/12) hingga Rabu (10/12) itu dibagi ke dalam tiga komisi, yakni komisi pengarusutamaan HAM, pemajuan dan pemenuhan HAM, serta pelindungan dan penegakan HAM.
Musrenbang akan menghasilkan rekomendasi atas berbagai temuan dan bahasan. Kementerian HAM akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkewajiban, sekaligus berkomitmen mengawal tindak lanjutnya.
“Saya harapkan ada rekomendasi-rekomendasi atau hal-hal yang bisa langsung diimplementasikan, di tingkat lapangan, supaya berdampak, dan saya yakin itu ada,” ucap Mugiyanto.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
