Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
"Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kemudian jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan RKPD daerah ini harus sinkron. Ini yang mungkin akan kita bahas besok," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal ini disampaikan Ribka dalam acara Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Pantai Kamali, Kota Baubau, Sultra, Minggu (13/4).
Dia juga berharap terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kota Baubau dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah setempat.
Baca juga: Wamendagri tekankan penyusunan RKPD mengacu Astacita Presiden
Tidak hanya itu, dia juga berharap semua program pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sultra, dapat berjalan dengan baik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Hal-hal yang terjadi dengan semangat efisiensi anggaran dan seterusnya ini, kita harapkan itu tidak menurunkan semangat pemerintah daerah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ribka mengapresiasi etos kerja masyarakat Baubau yang dikenal ulet. Bahkan, masyarakat Baubau juga terkenal sebagai pelaut ulung sekaligus pelaku ekonomi di tingkat akar rumput di berbagai penjuru Tanah Air.
Dia menyebut banyak dari mereka yang bahkan berani merantau hingga ke Tanah Papua.
Baca juga: Kemendagri tekankan pentingnya RKPD dalam pembangunan daerah
Ribka pun optimistis karakter dan kemampuan tersebut menjadi potensi besar yang dapat dimaksimalkan untuk membangkitkan perekonomian Kota Baubau.
"Mereka adalah juga pemain ekonomi paling dasar sampai ke pelosok-pelosok mereka masuk, mereka pekerja keras. Itu sebenarnya modal yang bisa pemerintah bangkitkan supaya kita sama-sama maju," tambah Ribka.
Ribka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Hal itu memang mutlak diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
"Terus kita lakukan percepatan-percepatan pembangunan daerah supaya Indonesia Timur juga bisa bangkit bersama-sama dengan saudara kita yang lain," tambahnya.
Acara musrenbang tersebut juga dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra dan masyarakat setempat.
Baca juga: Bappenas dan Kemendagri mulai persiapkan RKP dan RKPD 2025
Baca juga: BSKDN minta Pemprov Maluku susun RKPD berlandaskan ekonomi inklusif
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
