Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan kerja dari rumah (work from home/WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Sidak dilakukan pada hari pertama penerapan WFH guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, tetap menjaga kinerja, serta tidak mengganggu pelayanan publik di daerah.
Dalam peninjauan itu, Bima Arya mendatangi langsung rumah ASN yang sedang menjalankan WFH bersama Wali Kota Bogor Dedie A Rachim untuk melihat aktivitas kerja secara langsung.
Baca juga: Kemenag pastikan layanan legalisasi buku nikah tetap buka meski WFH
“Ini hari pertama pelaksanaan WFH dan kami melihat di Kota Bogor berjalan sangat baik, terutama dari sisi mekanisme pengawasan,” kata Bima Arya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah memanfaatkan aplikasi E-Kinerja yang memungkinkan ASN melakukan absensi dari rumah dengan sistem pelacakan lokasi yang terintegrasi.
Menurut dia, sistem tersebut memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, karena pergeseran lokasi akan membuat data absensi tidak tercatat dalam sistem.
“ASN bisa absen dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Kalau bergeser dianggap tidak absen,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan WFH akan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja (tunkin) ASN.
“Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, maka tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan,” katanya.
Baca juga: Pengawasan WFH bagi ASN di Jaktim berbasis sistem, absensi dipantau
Selain memastikan disiplin, ia juga menyoroti potensi efisiensi anggaran dari kebijakan WFH. Berdasarkan perhitungan sementara, penghematan di Kota Bogor diperkirakan mencapai hampir Rp900 juta dalam satu bulan.
Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi dalam waktu satu bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, termasuk memastikan kinerja ASN tetap optimal dan tugas pelayanan tidak terganggu.
Ia menambahkan, hasil sidak menunjukkan pelayanan publik di Kota Bogor tetap berjalan dengan baik meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
“Kami juga melihat pelayanan publik tetap berjalan, tidak semuanya WFH. Tadi bahkan kami temukan ASN yang sedang WFH tetap bekerja,” ujarnya.
Bima Arya menekankan bahwa penerapan WFH harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi serta kontrol berjenjang dari pimpinan.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui absensi berkala tiga kali sehari, pemantauan langsung oleh kepala dinas, hingga verifikasi melalui panggilan video secara acak.
Baca juga: WFH ASN tekan kemacetan, arus lalu lintas Jakarta lebih lancar
Selain itu, ia juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan WFH ASN di lapangan.
“Kalau ada ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik, silakan dilaporkan atau bahkan diviralkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut sebagian ASN tetap bekerja dari kantor (WFO) dengan proporsi sekitar 9 persen di Kota Bogor, guna memastikan layanan publik tetap berjalan.
Bagi ASN yang bekerja dari kantor, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik atau moda ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya efisiensi.
“Yang WFO kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi,” kata Bima Arya.
Baca juga: KPK tetap melayani publik hingga periksa saksi meski ada aturan WFH
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
