Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda membangun sistem pemerintahan yang fokus pada penguatan kepemimpinan birokrasi, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.
Bima menjelaskan sekretaris daerah (sekda) dan kepala Bappeda merupakan bagian dari motor utama penggerak birokrasi di daerah dan penyeimbang dari dinamika pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menghadapi dinamika dana transfer ke daerah (TKD).
"Bapak ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis," kata Bima di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Hal disampaikan saat memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025.
Kegiatan ini diikuti sekda dan kepala Bappeda dari seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, sekda dan kepala Bappeda merupakan birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan dari kepala daerah.
Karena itu, peran keduanya sangat penting dalam melakukan sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Wamendagri: Kembangkan ekonomi kreatif selaras dengan budaya lokal
Selain itu, Bima menegaskan bahwa sekda juga bertugas menjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin andal di tingkat birokrasi, baik dari sisi integritas, kompetensi, maupun totalitas.
"Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin integritas dan totalitas, lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga, dirawat maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya sekda dan kepala Bappeda memanfaatkan rakor untuk membangun kerja sama lintas pemda.
Keduanya juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerahnya masing-masing. Semangat kolaborasi ini seperti ditunjukkan para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah sehingga terbiasa hidup dalam keberagaman.
"Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai," tuturnya.
Rakor tersebut berlangsung mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data
Baca juga: Wamendagri ingatkan praja IPDN tak lakukan budaya kekerasan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
