Jakarta (ANTARA) - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto menyatakan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi karena menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap jamaah menjadi kurang maksimal.
"Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jamaah haji sekitar satu banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jamaah jadi kurang maksimal," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang membatasi aktivitas medis di area hotel jamaah menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jamaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi.
Untuk itu, Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan. Jamaah haji yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya
"Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jamaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk," ujarnya.
Baca juga: Timwas Haji DPR ingatkan kompensasi atas kegagalan distribusi makanan
Ia juga menyesalkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah yang sempat tidak beroperasi pada musim haji tahun ini sehingga jamaah haji yang sakit dan membutuhkan perawatan medis langsung diarahkan ke rumah sakit Arab Saudi sesuai ketentuan pemerintah setempat.
Padahal, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jamaah sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.
"Saat jamaah sakit, mereka bisa ditampung dulu di klinik sebelum dirujuk. Begitu juga sebaliknya, saat selesai perawatan bisa transit dulu di klinik sebelum balik ke hotel atau ke lokasi ibadah. Tahun depan seharusnya klinik ini kembali dibuka," tuturnya.
Baca juga: Komisi VIII DPR soroti proses pemulangan jamaah haji ke Tanah Air
Sebagai langkah jangka panjang, Edy mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai menjajaki kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi guna membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah.
Menurut dia, jumlah jamaah haji maupun umroh dari Indonesia sangat besar setiap tahunnya sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki rumah sakit haji sendiri di Arab Saudi
"Ini penting agar jamaah kita bisa dirawat oleh tenaga medis sesama orang Indonesia sehingga ada kenyamanan, keamanan, dan komunikasi yang lebih baik," kata anggota Komisi IX DPR RI itu.
Edy akan membawa gagasan tersebut dalam pembahasan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan jamaah haji Indonesia.
Baca juga: Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh
Baca juga: Timwas DPR siap tindak lanjuti temuan masalah pelayanan Haji 2025
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
