Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara BRICS.
Menkeu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih memantau perkembangan situasi tersebut, mengingat proses negosiasi tarif dagang dengan AS masih terus berlangsung.
"Ya, kita akan terus mengikuti (perkembangan) saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujar Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Kepada DPR, Sri Mulyani memang mengakui bahwa dinamika ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif resiprokal yang diusung Trump.
Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2026.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun RAPBN 2026 secara hati-hati dan mempertimbangkan baik faktor domestik maupun situasi global.
"Kita sedang melihat, hari ini Bapak Presiden (Prabowo) berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia, dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan mengenakan tambahan tarif," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social pada Minggu (6/7), yang mengancam akan mengenakan tarif ekstra 10 persen kepada negara-negara yang mendukung apa yang disebutnya sebagai "kebijakan anti-Amerika" dari kelompok BRICS.
"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump.
Pernyataan itu muncul saat para pemimpin BRICS bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam unggahan terpisah, Trump juga menyebut bahwa surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara akan mulai dikirimkan pada Senin (7/7) pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).
Trump sebelumnya juga mengkritik rencana BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Ia menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan BRICS bisa menggantikan dolar dalam perdagangan internasional.
"Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenakan tarif 100 persen," ujar Trump.
Wacana dedolarisasi memang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022.
Baca juga: Sri Mulyani ingatkan peran strategis Danantara dongkrak investasi RI
Baca juga: Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR
Baca juga: Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
