Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi fondasi tepat guna mencapai sasaran penyaluran program rumah bersubsidi.
Menurut Ara, Kementerian PKP merupakan salah satu pengguna terbesar data BPS, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga hanya menggunakan data resmi BPS sebagai satu-satunya rujukan.
"Mungkin kementerian yang paling banyak menggunakan data BPS adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena sesuai arahan Presiden, kita wajib menggunakan sumber satu-satunya data dari BPS," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai BPS saat ini hadir dengan wajah baru yang lebih terbuka, tanpa kehilangan prinsip dan integritas metodologisnya.
"Ada wajah baru dari BPS yang bisa terbuka, tetapi punya prinsip yang kuat. Integritas metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya BPS tambah kredibel, tambah kuat, dan tentu anggarannya juga tambah besar. Karena BPS yang menilai kinerja semua kementerian dan lembaga,” katanya.
Kekuatan data BPS sangat penting karena dapat digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari kementerian, investor, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi.
"Ukuran yang terukur ini bisa dipakai siapa pun. Investor bisa pakai, LSM bisa pakai, kalangan intelektual pun bisa memberikan kritik dan apresiasi berdasarkan data-data dari BPS," ujar Ara.
Dirinya juga menyebut capaian program rumah subsidi yang berhasil melampaui target berkat dukungan data BPS.
"Saya tadi baru cek, sekarang sekitar 60 ribu buruh sudah menerima rumah subsidi. Itu semua berkat basis data yang kuat dari BPS. Saya percaya BPS sudah di jalur yang tepat. Saya doakan BPS makin dipercaya, makin menyala, dan tetap menjadi acuan utama pembangunan nasional," kata Ara.
Baca juga: Pemerintah gelar akad massal 25 ribu rumah subsidi pekan depan
Baca juga: Menteri PKP berencana siapkan rumah subsidi di Jakarta dan kota besar
Baca juga: Pemerintah siapkan lahan eks BLBI dan aset rampasan untuk rumah rakyat
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
