Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membolehkan warga negara asing (WNA) memimpin perusahaan plat merah, adalah agar BUMN mampu meningkatkan kompetensi internasional.
“Kehadiran WNA ini tentunya dengan harapan kompetensi internasional,” kata Tedi kepada ANTARA di sela-sela peluncuran “Haluan Merah Putih” di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, ia mengatakan Undang-Undang BUMN terbaru terbuka dengan opsi untuk merekrut WNA sebagai pemimpin perusahaan milik negara.
Aturan soal WNA memang tidak secara gamblang disebutkan, karena syarat utama menjadi anggota direksi persero adalah warga negara Indonesia (WNI). Namun, pada klausul lainnya, ketentuan tersebut bisa diubah.
Baca juga: BP BUMN soroti pentingnya pembinaan talenta muda di perusahaan BUMN
Pasal 15A Ayat 3 menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, (WNI) dapat ditentukan lain oleh BP BUMN.
“Dengan undang-undang yang baru ini, kan, terbuka. Jadi ini tentu membuka ruang untuk transformasi BUMN jadi lebih baik lagi,” ujar Tedi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10), mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.
“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.
Baca juga: BP BUMN pastikan perampingan jumlah BUMN tetap berjalan
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.
“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” kata Kepala Negara.
Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksi, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.
Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.
Baca juga: Pakar ingatkan reformasi BP BUMN perlu diimbangi konsistensi regulasi
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
