Moskow (ANTARA) - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Senin (9/2), mengatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat (AS) terus bekerja untuk menjalankan kesepakatan yang dicapai oleh presiden kedua negara pada pertemuan di Anchorage, Alaska, tahun lalu.
Berbicara dalam konferensi pers di Moskow, Peskov menekankan komitmen Rusia untuk memajukan proses penyelesaian konflik yang tengah berlangsung di Ukraina.
"Pekerjaan terus berlanjut," katanya.
Peskov menyoroti apa yang disebut Kremlin sebagai "semangat Anchorage" -- serangkaian pemahaman bersama yang dicapai pada pertemuan tersebut dan yang menurut Moskow dapat mengarah pada terobosan dalam menyelesaikan konflik Ukraina.
"Pemahaman yang dicapai di Anchorage ini sangat mendasar, dan mampu memajukan proses penyelesaian serta memungkinkan terobosan," katanya.
Baca juga: Ukraina siap hentikan serangan energi jika Rusia patuh usulan Trump
Dia juga menekankan bahwa diskusi sebaiknya dilakukan secara tertutup, tanpa tekanan publik.
Moskow masih menunggu tanggapan atas usulan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan di AS untuk membayar keanggotaan di Dewan Perdamaian yang dipromosikan AS, tambah Peskov.
Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan kekecewaannya terhadap AS, dengan mengeklaim bahwa AS tidak lagi siap untuk menerapkan usulan yang diajukan di Anchorage.
Dia juga menguraikan syarat-syarat untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
"Selain fakta bahwa mereka konon mengusulkan sesuatu mengenai Ukraina dan kami siap, dan sekarang mereka tidak siap, kami juga tidak melihat masa depan yang 'cerah" di bidang ekonomi," kata Lavrov pada Senin.
Baca juga: Zelenskyy: AS minta perang Ukraina-Rusia diakhiri tengah tahun ini
Juru bicara Kremlin itu juga mengkritik sanksi AS terhadap Kuba, menyebutnya sebagai "taktik mencekik," dan mengatakan Rusia tengah berdialog dengan Havana untuk menemukan cara memberikan bantuan.
Dia mencatat bahwa situasi bahan bakar di Havana memburuk setelah operasi militer AS di Venezuela pada 3 Januari untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro, salah satu pemasok minyak utama ke Kuba.
Pada 29 Januari, sebuah perintah eksekutif di AS mengizinkan bea masuk atas barang-barang dari negara-negara pemasok minyak ke Kuba dan secara resmi menyatakan keadaan darurat, dengan alasan ancaman dari negara kepulauan tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Rusia sebut blokade AS terhadap Kuba "pencekikan ekonomi"
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
