Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal DPR RI meningkatkan kapasitas kemampuan komunikasi publik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI untuk memperkuat kualitas informasi publikasi kegiatan para wakil rakyat.
“Kemampuan untuk mengomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat. Tidak hanya melalui media massa, tetapi juga kanal resmi DPR RI, termasuk laman khusus anggota di situs resmi DPR,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut Indra, laman khusus para wakil rakyat di laman resmi DPR RI merupakan etalase kinerja parlemen yang informatif, akurat, dan kredibel karena tidak sebatas media dokumentasi, tetapi alat komunikasi publik yang merepresentasikan citra DPR sebagai lembaga modern dan terbuka.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo mengingatkan adanya legitimasi lembaga publik yang dinilai berdasarkan sejauh mana kinerja lembaga memenuhi ekspektasi masyarakat dan norma sosial yang berlaku.
“Legitimasi adalah tanggung jawab moral. Ia lahir dari persepsi publik terhadap pentingnya lembaga bagi sistem kenegaraan,” ujar Kunto.
Lebih lanjut dia mengatakan ada tiga instrumen legitimasi kelembagaan, yakni pragmatis, kognitif, dan moral.
Ia menjelaskan instrumen pragmatis adalah ketika publik menilai apakah kinerja DPR sesuai dengan harapan mereka. Sementara secara moral, legitimasi diperoleh melalui sikap inklusif, akuntabel, terbuka, berbasis data, dan dialogis partisipatif dalam komunikasi publik.
Adapun reputasi, kata dia, ditentukan oleh evaluasi pemangku kepentingan terhadap kompetensi lembaga dan anggotanya, serta sejauh mana janji dan komitmen lembaga dapat diwujudkan.
“Reputasi dibangun dari capaian yang konsisten dan kredibilitas yang nyata di mata publik,” kata Kunto.
Berbeda dengan Kunto, praktisi komunikasi publik Ira Kusno mengingatkan pentingnya strategi uang bersifat dua arah antara DPR dengan masyarakat.
Ira mengatakan ada enam tahapan model strategi komunikasi, yakni mendengar, diam, respons, membangun kredibilitas, melibatkan, dan memberikan harapan.
“Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga,” ujarnya.
Selain itu, dia mengingatkan pentingnya sinergi antara tenaga ahli dan Biro Kehumasan DPR RI dalam menyediakan data akurat, memperkuat pesan publik, dan meningkatkan efisiensi teknis dalam penyusunan konten komunikasi publik.
Baca juga: DPR ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi
Baca juga: Sekjen DPR RI ingatkan caleg terpilih tentang berperilaku teladan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
