Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kantor Sekretariat Kabinet, jakarta, Rabu (28/1) malam, untuk membahas perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk penyelesaian pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Kamis, pertemuan yang berlangsung beberapa menit menjelang dini hari tersebut membahas kemajuan pembangunan rumah hunian yang telah rampung dan mendekati 4.000 unit di Aceh, di samping perbaikan rumah warga yang tetap ingin ditinggali.
"Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit khusus di Aceh, selain dari perbaikan rumah yang masih tetap ingin ditinggali warga," tulis unggahan tersebut.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang berangsur pulih.
"Selanjutnya pembahasan terkait peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Bapak Presiden Prabowo, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang berangsur pulih," tulis akun tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara.
"Sebanyak 4.000 (huntara) di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/1).
Baca juga: Sebanyak 216 KK di Aceh Utara terima kunci hunian sementara
Tito menyebut Aceh Utara sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana yang cukup berat. Banyak rumah warga rusak hingga rata dengan tanah, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.
Tito menambahkan, setelah masa huntara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Huntap akan disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta gotong royong berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Ia menjelaskan, rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Dana tersebut diupayakan dapat segera disalurkan setelah data dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB.
Tito juga meminta para keuchik (kepala desa) mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial, seperti bantuan uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (meubel) Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta.
Tito kembali menegaskan bahwa percepatan bantuan sangat bergantung pada keakuratan data. Bantuan harus diberikan kepada pihak yang berhak agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah, kata dia, akan bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan.
Baca juga: Mendikdasmen: Konstruksi sekolah terdampak banjir Aceh dipercepat
Baca juga: Penyintas banjir Aceh Utara tempati huntara kayu meski tak ada listrik
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
