Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Amran, mengatakan pembangunan hunian sementara (huntara) di Provinsi Aceh sudah rampung 100 persen.
"Di Provinsi Aceh, huntara sudah 100 persen ya, sebanyak 3.248 yang selesai," kata Amran di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis.
Sementara itu, masyarakat di Provinsi Aceh yang telah menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) tercatat sebanyak 2.559 kepala keluarga (KK) dari total penerima 9.766 KK.
Kemudian pembangunan huntara di Sumatera Utara yang telah selesai sebanyak 557 unit. Adapun masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.688 KK dari total penerima 6.550 KK.
Sementara di Sumatera Barat, huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 476 unit, dengan jumlah masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.685 KK dari total penerima 2.004 KK.
Amran menegaskan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera berkomitmen mempercepat pembangunan huntara di tiga provinsi yang terdampak bencana.
Menurut dia, rampungnya huntara dan penyaluran DTH tersebut diharapkan terus mengurangi jumlah warga terdampak bencana di pengungsian.
Amran menjelaskan di Provinsi Sumatera Barat jumlah pengungsi menurun dari 10.854 orang pada 24 Januari 2026 menjadi 9.040 orang. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak 11.085 pengungsi, dan di Provinsi Aceh sebanyak 91.663 pengungsi.
Saat ini total jumlah pengungsi di tiga provinsi tersebut berdasarkan data terbaru sebanyak 111.788 orang, angka tersebut menunjukkan tren penurunan secara bertahap.
Baca juga: Satgas: Jumlah pengungsi pascabencana Sumatera terus menurun
Baca juga: Dirjen Adwil-Sekjen KemenPU konsolidasi percepatan rekonstruksi Aceh
Baca juga: Satgas: 16.294 huntara masuk tahap percepatan pembangunan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
