Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue periode 2026–2029 sebagai langkah strategis mengejar target global "Nol Kematian akibat Dengue pada tahun 2030" (Zero Dengue Deaths by 2030).
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami mengatakan langkah itu sebagai upaya menghadapi penyakit yang muncul akibat tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata, karena pengalaman selama ini membuktikan intervensi tunggal tidak lagi cukup untuk membendung penyebaran dengue.
"Urbanisasi yang tinggi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas masyarakat menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif. Kita harus memadukan surveilans yang kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar selangkah lebih maju dari penyakit ini, " katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Hadapi lonjakan dengue, Indonesia dorong penguatan kerja sama ASEAN
Dalam Forum Regional Dengue, Kementerian Kesehatan se-ASEAN, serta Sekretariat ASEAN, WHO, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli hadir guna menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi demi melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah.
Empat Pilar Utama Pengendalian Dengue sebagai implementasi dari pendekatan terintegrasi tersebut, RAN 2026–2029 berfokus pada empat pilar utama yakni:
- Meningkatkan deteksi dini dan diagnosis kasus agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin.
- Memperkuat tata laksana klinis dan sistem rujukan untuk menekan risiko kematian.
- Memajukan pencegahan terintegrasi yang mencakup pengendalian vektor (nyamuk), pemanfaatan inovasi teknologi, seperti Wolbachia, strategi vaksinasi, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat.
- Memperkuat sistem surveilans terpadu dan peringatan dini (early warning system) untuk memastikan respons cepat saat terjadi wabah.
"Seluruh upaya dalam empat pilar ini akan ditopang oleh tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, kemitraan strategis, serta riset dan inovasi yang terus-menerus," kata Murti.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyakit Menular, Prima Yosephine menyoroti pentingnya integrasi dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya fokus pada satu aspek. "Kita harus mengontrol lingkungannya, vektor nyamuknya, dan manusianya melalui vaksin. Ketiganya harus jalan bersamaan secara komprehensif. Jangan sampai kita bicara vaksin, tapi lingkungannya dibiarkan kumuh," kata Prima.
Terkait inovasi, pemerintah berkomitmen melanjutkan program nyamuk ber-Wolbachia yang saat ini berjalan di lima kota. Evaluasi dari wilayah ini akan menjadi sasaran untuk perluasan secara bertahap ke 20 hingga 100 kota di masa depan.
Baca juga: Kemenkes perkuat kolaborasi regional tangani DBD di Asia Tenggara
Baca juga: Pemerintah lanjutkan uji klinis vaksin dengue di Indonesia
Sedangkan untuk vaksinasi, Kemenkes terus mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mulai mengadopsi vaksin dengue secara mandiri di wilayah masing-masing.
Strategi 4 pilar ini juga menjadi bahan diskusi dalam forum regional ini yang melibatkan negara-negara ASEAN.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah menyebut kolaborasi antarnegara sangat penting mengingat dengue adalah masalah kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada sinergi di dalam negeri.
Ketua Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue, Suir Syam mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial.
"Mengingat angka kesakitan di Indonesia masih tinggi, tidak mungkin pemerintah pusat bekerja sendiri. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bergerak bersama untuk mencegah dengue dari sumbernya," kata Suir Syam.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
