Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 300 mahasiswa dari berbagai organisasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat.
Aksi ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam, bahkan akan terus dilanjutkan hingga 1 Januari 2025.
Demonstrasi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Pers Mahasiswa, Yakusa (Yakin Usaha Sampai), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Jakarta Raya dan Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI).
Spanduk bertuliskan "Tolak PPN 12%" dan "Menolak Kenaikan PPN" menjadi simbol utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.
"PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Persatuan Mahasiswa se-Jabodetabek dalam aksi penolakan kenaikan PPN 12 persen di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/24). ANTARA/Yamsyina HawnanPara peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.
"Kami akan terus bertahan di sini hingga tanggal 1 Januari 2025. Kami menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat kecil," tegas salah satu demonstran.
Sementara itu, pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 611 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait yang ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Sekitar pukul 17.50 WIB, petugas kepolisian membubarkan massa aksi. Selang 10 menit kemudian, yakni pukul 18.00 WIB, massa aksi yang terdiri dari kalangan mahasiswa itu pun secara tertib membubarkan diri.
Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
