PUPR Kalsel perkuat kompetensi SDM susun kebijakan sanitasi

1 month ago 16

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) memperkuat kompetensi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) menyusun kebijakan sanitasi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel M. Yasin Toyib dikonfirmasi di Banjarmasin, Jumat, mengatakan kegiatan pelatihan tersebut menyasar Pokja PKP di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Diungkapkan Yasin, para Pokja PKP tersebut mendapatkan pendampingan dalam implementasi kebijakan sanitasi berkelanjutan Tahun Anggaran 2025.

Dia mengharapkan Pokja PKP di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Batola tersebut mampu menyusun, melaksanakan, serta memonitor langkah konkret di lapangan sesuai dengan target nasional sanitasi aman.

“Coaching clinic ini merupakan langkah awal penting dalam pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK),” kata Yasin.

Pokja PKK tersebut dikatakan Yasin, menjalankan langkah konkret pendampingan strategi sanitasi yang sesuai target nasional sanitasi pada RPJMN 2025–2030 yang telah mengalami perubahan akses sanitasi aman dan berkelanjutan sebesar 30 persen.

Paradigma akses sanitasi ini mencakup pengelolaan lumpur tinja (black water) dan air limbah rumah tangga (grey water) yang terintegrasi dan profesional dengan pendekatan yang inklusif, serta memperhatikan karakteristik wilayah.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan pada implementasi SSK, antara lain perubahan paradigma sanitasi tidak hanya infrastruktur, namun juga sistem pengelolaan berkelanjutan.

Akses aman 30 persen populasi nasional pada 2030, sanitasi berkelanjutan melalui sistem perpipaan atau tangki septik yang dikelola secara profesional.

Prinsip inklusif dan aman, serta Fasilitas penunjang, seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berfungsi optimal.

Pada 2025, Dinas PUPR Provinsi Kalsel memfokuskan Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala sebagai lokasi lokus untuk penguatan Pokja PKP, karena kedua daerah tersebut dinilai memerlukan pendampingan intensif agar implementasi SSK dapat berjalan lebih efektif.

“Harapannya melalui coaching clinic ini, kedua kabupaten tersebut mampu melewati tahapan pertama pendampingan implementasi tahun 2025 dengan baik,” tutur Yasin.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |