Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarganya.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis.
"Data yang sudah masuk, ada 48 anak. Mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian," kata Lukmanul.
Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.
"Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor. Yang pertama memang ekonomi orang tuanya tidak mampu terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah," kata dia.
Baca juga: Pansus percepat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan
Awalnya, Lukman tidak menduga ada anak yang putus sekolah di wilayah Jakarta, lantaran dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya, belum pernah ada keluhan itu dari warga.
"Awal mulanya kami seminggu 2 kali keliling. Tetapi di sini selalu ketemu adik-adik ini dan tidak pernah ada cerita, ada yang putus sekolah.
Akhirnya dia tahu di lokasi tersebut banyak anak tidak bersekolah. "Tahu-tahu, saya ketemu dengan Zaki (salah satu anak putus sekolah). Zaki cerita, dia anak-anak yatim, bersama Okta juga, dia keliling jual kue," kata Lukman.
Atas cerita anak-anak yang ia temui itu, Lukman meminta timnya untuk mendata anak-anak yang sudah putus sekolah.
"Saya sempat tidak percaya kalau di DKI itu ada anak yang putus sekolah. Sampai hari ini tadi sudah ada 48 anak di tiga kelurahan dan masih terus ada yang melapor ini," kata Lukman.
Baca juga: DKI sertakan anak tak bersekolah dalam Program CKG Sekolah
Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya sekolah anak-anak tersebut.
"Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di tahun 2026 itu kalau tidak keliru, subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp3,4 triliun," kata Lukman.
Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.
"Tetapi, terima kasih juga kepada Pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah," katanya.
Tapi ini baru sebagian kecil. "Nanti akan kita minta untuk segera anak-anak yang lain bisa sekolah kembali," tutur Lukman.
Baca juga: DKI imbau gunakan logo HUT Ke-80 RI di media hingga dekorasi bangunan
Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdekteksi.
"Pastinya akan bertambah ini (jumlah anak yang putus sekolah). Nanti kita lakukan se-DKI. Kami kemarin rapat, diinstruksikan untuk segera mendata seluruh DKI Jakarta," katanya.
Kebetulan di Jakarta Timur sudah ada beberapa anak, tapi belum sempat dia kunjungi. "Nanti setelah acara ini, karena ini perdana juga," kata dia.
Dia pun meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.
"Nanti memang kita sarankan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk melihat usia anak," katanya.
Soal nanti masuk (sekolah) paket, hal itu dari pemerintah daerah yang mengatur. "Kita sifatnya hanya menyampaikan kepada pemerintah daerah, masih ada anak-anak putus sekolah," katanya.
Baca juga: Siswa dan guru Sekolah Rakyat Jaksel ikut lomba meriahkan HUT Ke-80 RI
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
