Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.
"Kami mendukung program tiga juta rumah ini, dan sesuai dengan tugas dan fungsi KemenPPPA kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal. Keluarga harus merasakan manfaat dari pembangunan, misalnya melalui community center yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Wamen PPPA menyampaikan bahwa pembangunan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Veronica Tan mengatakan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang hadir di lingkungan permukiman masyarakat merupakan contoh program bottom-up, yakni pembangunan yang dimulai dari akar rumput dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
"Selain inisiatif dari pemerintah pusat, RBI juga membuka ruang partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, seperti psikolog, instruktur olahraga, akademisi dari universitas, hingga pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan kolaborasi tersebut, manfaat ruang-ruang bersama ini akan lebih terasa di lingkungan perumahan rakyat," katanya.
Pemerintah berencana mengadakan program tiga juta rumah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipercayakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Baca juga: Asosiasi pengembang perumahan siap bangun satu juta rumah di pedesaan
Baca juga: Himperra: Pengembang belum miliki peran jelas program tiga juta rumah
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
