Lombok Timur (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mudahan mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) anggaran 2026 di daerah setempat mencapai 1.412 unit.
"Dari data sementara yang lolos masuk dalam aplikasi dan sudah diverifikasi kementerian itu 1.412 unit. Ada sekitar 1.900 yang belum. Ini sedang kami proses bersama Dinas Sosial dan Disdukcapil Lombok Timur," ujar Mudahan di Lombok Timur, Rabu.
Ia mengatakan ada beberapa persoalan yang membuat data calon penerima program tersebut belum clear, karena terkait NIK ada yang bermasalah.
"Ada yang masih bergantung pada KK orang tua. Padahal orangnya sudah kawin," katanya.
Selain itu juga terkait data Data Tunggal Sosial Ekonomi Indonesia (DTSEI) di Dinsos, di data desil 1 sampai 4 bisa langsung terbaca sistem dan untuk perubahan data, harus diusulkan dari desa melalui operator SIKS-NG.
"Yang bisa mengusulkan itu dari desa. Di desa ada petugas operatornya. Dia yang input dan usulkan ke Dinas Sosial, kemudian Dinsos lanjutkan ke pusat. Di pusat prosesnya 3-6 bulan baru bisa clear," katanya.
Baca juga: Sultra dapat tambahan 650 unit BSPS dari Kementerian PKP
Baca juga: Kabupaten Magetan terima alokasi 691 unit BSPS untuk tahun 2026
Ia mengatakan kuota BSPS Lombok Timur dari Kementerian PUPR tahun ini sebanyak 1.412 unit dan jumlah itu belum final karena pusat tidak meluncurkan sekaligus.
"Sudah sampai tahap ke-8. Tinggal dua tahap lagi yang kami tunggu. Luncuran tahap 8, sedangkan dari APBD Lombok Timur sendiri sudah di angka 192 unit," ujarnya.
Ia menambahkan, total kuota BSPS untuk NTB sesuai arahan Kementerian PUPR sebanyak 6.418 unit.
"Kami sudah 1.412 unit. Sekarang teman-teman di Balai Perumahan Kementerian sedang melakukan verifikasi dan seleksi pendamping," katanya.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan desa untuk mempercepat pembenahan data agar 1.900 calon penerima yang tersisa bisa segera diproses dan dihargai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Baca juga: Mendagri-Menteri PKP tinjau program bantuan bedah rumah di Bantul
Baca juga: Menteri PKP: Alokasi BSPS di DIY tahun ini naik 28 kali lipat lebih
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
