Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto menilai persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menjadi perhatian bukan lagi mengenai apakah akan dilanjutkan atau dihentikan.
Melalui keterangan di Jakarta, Sabtu, Sri Yunanto mengatakan pekerjaan rumah terbesar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono adalah memperbaiki manajemen dan tata kelola MBG, terutama sistem pengendalian dari SPPG hingga makanan diterima penerima manfaat.
"Jadi, sekarang bukan soal dilanjutkan atau tidak. Kebijakan sudah diambil. MBG harus secepatnya dibuat efektif dan tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Pengamat nilai pembenahan internal BGN perkuat tata kelola MBG
Sri Yunanto menilai keberhasilan membangun sistem pengendalian dapat menjadi titik balik bagi citra MBG di mata masyarakat.
Menurut dia, publik tidak terlalu ingin tahu bagaimana rumitnya pemerintah mengelola puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masyarakat ingin melihat makanan yang aman, bergizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan sampai kepada yang membutuhkan.
"Kalau persoalan manajemen dan pengendalian ini bisa diselesaikan, itu akan menjadi selling point bagi pemerintah. Masyarakat akhirnya melihat bahwa kritik tidak ditutupi, tetapi dijadikan dasar untuk memperbaiki program," ujarnya.
Sri Yunanto juga menilai penindakan terhadap pegawai, termasuk ASN dan juga SPPG yang melanggar aturan merupakan bagian penting dari pembenahan. Namun, tindakan tersebut harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem agar persoalan tidak terus berulang.
"Kalau ada indikasi korupsi, harus diusut. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, diperingatkan, dikenai sanksi atau diberhentikan sesuai ketentuan. Itu bagian dari punishment. Tetapi, bersamaan dengan itu manajemennya harus diperbaiki," ucapnya.
Menurut Sri Yunanto, pengawasan MBG tidak boleh bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah muncul persoalan seperti dugaan keracunan atau penyimpangan anggaran.
Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan sejak awal proses, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses memasak, standar kebersihan, pengujian makanan, pengemasan, pengiriman hingga makanan diterima siswa harus masuk dalam sistem monitoring.
Dengan jumlah SPPG yang sudah mencapai puluhan ribu, Sri Yunanto menilai BGN tidak mungkin melakukan seluruh pengawasan secara terpusat. Karena itu, diperlukan pelibatan pemerintah daerah melalui mekanisme monitoring yang terintegrasi.
Baca juga: Komisi XI minta mitra SPPG dukung pembenahan tata kelola MBG
Baca juga: Pemerintah percepat penataan 13 ribu titik pelayanan MBG
"Rantai komandonya sangat luas. BGN tidak mungkin sendirian mengawasi puluhan ribu SPPG. Harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya, dinas pendidikan, dinas pangan, dinas kesehatan ikut melakukan monitoring," tuturnya.
Menurut Sri Yunanto, pemerintah daerah juga perlu memiliki mekanisme pengawasan hingga ke sekolah. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tingkat SPPG dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem tersebut. BGN perlu memiliki pusat monitoring yang mampu mengintegrasikan data SPPG, penerima manfaat, produksi makanan, distribusi, serta laporan dari sekolah dan pemerintah daerah.
Sri Yunanto menilai Sudaryono memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pembenahan karena tujuan utama program sudah jelas, sementara cara mencapai tujuan tersebut masih dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Orang muda biasanya lebih terbuka terhadap pemikiran baru. Tujuannya harus tetap, tetapi cara mencapainya bisa fleksibel sesuai kondisi," kata Sri Yunanto.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
