Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyampaikan empat catatan penting sebagai bahan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama enam bulan sejak diluncurkan pada awal 2025.
Tjandra, di Jakarta, Jumat, mengatakan MBG kini telah menjangkau hampir 7 juta penerima manfaat. Jumlah ini bahkan melampaui total penduduk Singapura yang tercatat sekitar 5,9 juta jiwa.
"Karena sudah setengah tahun berjalan, maka baik kalau kita evaluasi, dan disampaikan empat masukan pelaksanaannya," katanya.
Tjandra yang juga Adjunct Professor Griffith University itu menyebut pentingnya memandang MBG dalam kerangka utuh yang dikenal dalam konsep School Nutrition Package Framework oleh World Food Program, sebagai catatan yang pertama.
Dalam pendekatan ini, kata Tjandra, program gizi sekolah mencakup lima komponen utama: penyediaan makanan bergizi, edukasi gizi, pemberian suplemen, aktivitas fisik, dan penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung pola makan sehat.
Kedua, MBG dinilai berperan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada empat tujuan utama: penghapusan kemiskinan, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Catatan ketiga, kata Tjandra, menyangkut aspek kesehatan, khususnya jaminan mutu gizi makanan dan keamanan pangan (food safety).
Baca juga: Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025
Prof Tjandra menggarisbawahi pentingnya prinsip “Isi Piringku” sebagai panduan gizi seimbang, serta penerapan standar keamanan pangan yang ketat dalam seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari sumber bahan pangan hingga penyajiannya di depan anak-anak atau dengan kata lain, dari “farm to plate”.
Keempat, aspek kepemimpinan dan manajemen pengorganisasian menjadi faktor penentu keberhasilan program. Hal ini terutama karena luasnya sektor yang terlibat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lapangan.
Dikatakan Tjandra, kompleksitas pengelolaan program dengan cakupan penerima manfaat hingga puluhan juta anak membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid dan tata kelola yang profesional.
“Ini bukan hanya program yang bermanfaat, tetapi juga punya nilai mulia, sehingga harus dikerjakan dengan pengabdian dan manajemen yang mumpuni,” ujar Prof Tjandra yang juga Direktur Pascasarjana Universitas YARSI.
Baca juga: Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua salah satunya terkait manajemen
Baca juga: Ma'ruf Amin: Santri dan siswa bisa jadi Presiden, asal makan bergizi
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
