Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait memaparkan kondisi nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan situasi terkini di lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu.
Presiden meminta laporan tersebut setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan kehadiran jajaran kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rapat penanganan karhutla.
Baca juga: Prabowo tiba di Kalbar, pimpin rapat penanganan karhutla
Rapat tersebut dihadiri delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah, termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan unsur BNPB daerah.
Menanggapi permintaan Presiden, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan titik panas (hotspot) selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit.
Bulo melaporkan terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, terdeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” kata Bulo menjelaskan.
Baca juga: Panglima TNI-Kapolri damping Presiden tangani Karhutla Kalbar
Presiden juga mendapatkan laporan mengenai prakiraan cuaca yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan karhutla. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, Bulo melaporkan pemerintah sebelumnya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi kemudian dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Laporan tersebut menjadi bahan Presiden Prabowo untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan karhutla sekaligus langkah penanganan yang dapat dilakukan pemerintah, termasuk melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
Baca juga: Presiden Prabowo pimpin rapat penanganan karhutla di Kalbar
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
