Jakarta (ANTARA) - Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia tercatat melayani 215.735 laporan per 6 Agustus 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut terdapat empat jenis layanan yang diberikan oleh Posbankum, yakni konsultasi dan informasi hukum, perdamaian di luar pengadilan, bantuan hukum dan advokasi serta rujukan advokat.
"Semua data ini bisa diakses di aplikasi PASTI secara real time," kata Supratman dalam wawancara khusus bersama ANTARA di Jakarta, Kamis.
Adapun saat ini terdapat sebanyak 83.980 Posbankum yang tersebar di tanah air.
Berdasarkan jenis kasusnya, Menkum mengungkapkan sebanyak 134.660 perkara pidana yang telah dilaporkan, 36.506 perkara terkait tata usaha negara, serta 44.649 perkara perdata.
Lebih perinci, ia menyampaikan terdapat 10 perkara paling banyak yang dilaporkan, yakni keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebanyak 62.193 perkara, administrasi pemerintahan 35.613 perkara, serta sengketa tanah 13.677.
Kemudian, terkait pencemaran nama baik 8.528 perkara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 8.521 perkara, pencurian 8.369 perkara, narkoba 6.696 perkara, perlindungan anak 6.091 perkara, penganiayaan 5.074 perkara, serta waris 5.548 perkara.
Selain itu, tercatat pula ada 10 Posbankum teraktif, yaitu Posbankum Kelurahan Fatufeto, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 3.606 laporan; Posbankum Sambuara, Sulawesi Utara 3.177 laporan; Posbankum Songka, Kalimantan Timur 1.933 laporan serta Posbankum Lantung, Sulawesi Utara 1.193 laporan.
Kemudian, Posbankum Pakuure Satu, Sulawesi Utara dengan 1.160 laporan; Posbankum Kaleosan, Sulawesi Utara 1.102 laporan; Posbankum Sinisir, Sulawesi Utara 1.045 laporan; Posbankum Sawang Bendar, Sulawesi Utara 1.007 laporan; Posbankum Kobo Kecil, Sulawesi Utara 1.006 laporan serta Posbankum Moronge I, Sulawesi Utara 993 laporan.
Sementara berdasarkan provinsinya, Kemenkum mencatat ada lima provinsi dengan Posbankum teraktif meliputi Sulawesi Utara dengan 36.592 laporan, Kalimantan Timur 27.737 laporan, Jawa Barat 26.024 laporan, Nusa Tenggara Timur 20.066 laporan serta Kalimantan Tengah 12.322 laporan.
Baca juga: Kemenkum akan latih paralegal khusus tangani kekerasan pada perempuan
Baca juga: Menkum: Posbankum bantu hemat anggaran penyelesaian perkara
Baca juga: Menkum upayakan paralegal Posbankum dapat gaji dari pemda
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
