Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) merespon isu adanya Surat Presiden (Supres) tentang penggantian Kapolri dengan menilai bahwa sampai saat ini kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tergolong baik.
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny mengatakan polemik penggantian Kapolri yang beredar di ruang publik sengaja dihembuskan untuk mengganggu stabilitas nasional, karena faktanya tidak ada Surpres tersebut.
"Sejauh ini Kapolri berkinerja baik, kalau ada isu penggantian Kapolri itu sengaja ditiup untuk ganggu stabilitas nasional. Ini dilakukan oleh orang-orang yang terganggu dengan sikap tegas Kapolri dalam penegakan hukum. Tidak lain," kata Donny dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Mensesneg membantah isu Surpres penggantian Kapolri
Donny melanjutkan, jika melihat kinerja Kapolri dan jajarannya dalam menegakkan hukum, isu pergantian Kapolri itu tidak berdasar sama sekali.
Ia mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kata dia, untuk membangun opini publik dibuat isu Surpres tersebut.
"Surpres penggantian Kapolri tidak lebih sebagai framing negatif untuk Kapolri, tidak ada surat itu. Buktinya pimpinan Komisi III DPR RI kompak mengatakan tidak ada Surat Presiden tentang penggantian Kapolri sebagaimana polemik di ruang publik." ujarnya.
Untuk itu, kata Donny, pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang tegas mengatakan tidak ada Surpres seharusnya menyudahi polemik penggantian Kapolri.
Baca juga: Komisi III: Tak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri
"Jadi, clear tidak ada Surpres penggantian Kapolri, kalau isu ini masih terus berkembang itu membenarkan dugaan kita bahwa sengaja ditiup untuk mengganggu stabilitas nasional." ucapnya
Terkait isu Surpres tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah menanggapinya.
Sigit di Jakarta, Rabu (5/6) mengatakan bahwa keputusan penggantian pemimpin Korps Bhayangkara merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo. Ia pun menyerahkan keputusan penggantian kepada Presiden.
"Itu kan prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja," ucapnya.
Baca juga: Listyo Sigit tanggapi isu surat presiden penggantian Kapolri
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
