Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Rabu (2/9), mulai Presiden tiba di Rusia hingga Menhan bahas penguatan kerja sama pertahanan dengan Belarus. Berikut lima berita pilihan untuk Anda baca ulang pada pagi ini.
1. Presiden tiba di Rusia, jadi tamu kehormatan utama EEF ke-11
Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Vladivostok, Federasi Rusia, pada Rabu pukul 10.45 waktu setempat untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU).
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo tiba disambut oleh Vice Governor of Primorye Region, Said Yusupov dan Minister of Foreign Relations of Vladivostok, Konstantin Sidorenko.
Selengkapnya baca di sini.
2. Kemhan RI perkuat hubungan dengan Belarus
Kementerian Pertahanan RI berupaya mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Belarus.
Hal tersebut terlihat dari upaya Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan Duta Besar Republik Belarus untuk Republik Indonesia H.E. Dr. Raman Ramanouski di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Anggota DPR hargai ketegasan BGN sanksi SPPG penyebab santri keracunan
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menghargai langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan pada 512 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.
Legislator yang membidangi urusan pendidikan keagamaan itu mengatakan bahwa setiap sanksi harus tetap berbasis hasil investigasi dan aturan yang berlaku. Kasus itu, kata dia, harus menjadi evaluasi serius agar standar keamanan pangan dalam program MBG benar-benar dijalankan secara disiplin.
Selengkapnya baca di sini.
4. Komisi XIII DPR minta patroli terhadap WNA diperluas tak hanya di Bali
Ketua Komisi XIII DPR RI WIlly Aditya meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperluas patroli terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) agar tak hanya terfokus di Bali saja.
Menurut dia, patroli terhadap para WNA "nakal" juga perlu diperluas ke daerah-daerah yang kerap menjadi destinasi bagi WNA. Upaya patroli itu, kata dia, harus dilakukan secara tegas agar aturan-aturan yang dimiliki Indonesia dihormati oleh siapapun.
Selengkapnya baca di sini.
5. DPR minta Kemenlu sampaikan konsekuensi jika WNI gabung militer asing
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsekuensi jika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung dengan militer negara asing.
Terkait isu delapan WNI yang bergabung dengan militer negara asing, menurut dia, pemerintah tidak perlu mempersiapkan keputusan mereka. Dia menilai hal tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
